Bupati Basel dan Bawaslu Komitmen Tindak Tegas ASN Berpolitik Praktis Jelang Pemilu 2024

TOBOALI, LASPELA – Bupati Bangka Selatan (Basel), Riza Herdavid, menekankan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

“Nanti seluruh kabupaten termasuk Basel bisa menghasilkan pemimpin yang berkeadilan sesuai keinginan rakyat dengan cara menjaga netralitas para ASN,” kata Riza usai menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu di Grand Marina Hotel Toboali, Rabu (5/10/2022).

Riza melanjutkan mekanismenya yakni memperkuat dalam sisi pengawasan dan pembinaan di setiap perangkat daerah, lalu tugas perangkat daerah terkait mensosialisasikan ini, sehingga terbentuklah pembinaan dan pengawasan yang baik berkolaborasi dengan bawaslu.

“Jadi saya akan perkuat di sisi pengawasan dan pembinaan, sehingga pesta demokrasi berjalan normal, netral tanpa ada kepentingan apapun sehingga hasil akan melahirkan pemimpin yang diinginkan masyarakat dalam tanda kutip bukan untuk di salahgunakan dan mainkan,” sebutnya.

Menurut Riza, untuk pembinaan ASN akan disosialisasikan dulu sesuai regulasi perundangan-undangan berlaku. Pasalnya, ada berapa aturan undang-undang yang tidak boleh dilakukan ASN dalam pemilu.

“Tadi ada interaktif, misalnya ketua masjid, tapi sebagai ASN dan sering diberikan bantuan orang politik untuk dibagikan ke masyarakat, selama tidak disuruh memilih itu tidak apa-apa, intinya tidak mengkampanyekan,” jelas Riza.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Babel, Em Osykar, mengapresiasi langkah Bupati Basel dalam mendukung kegiatan Bawaslu Basel dalam pengawasan dan pembinaan ASN.

“Kami mengapresiasi apa yang menjadi komitmen pak bupati, mendukung kegiatan Bawaslu Basel dalam pengawasan dan pembinaan ASN,” tandas Osykar.

Ia juga menegaskan jika tingkat kabupaten sifatnya pembinaan dan pengawasan, maka dari Bawaslu Babel akan mengambil sikap pencegahan dan tindakan tegas jika ada ASN terlibat politik praktis.

“Kalau kabupaten sifatnya pembinaan dan pengawasan, kami juga dari bawaslu untuk netralitas ASN punya program pencegahan jangan sampai ASN terlibat politik praktis,” pungkasnya. (Pra)