Belasan Warga Sudi Mampir Ngadu Ke DPRD Bangka

SUNGAILIAT, LASPELA — Sebanyak 15 KK warga Sudi Mampir, Sungailiat mengadu ke DPRD Bangka terkait dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Batalyon Zeni Konstruksi (Yon Zikon) TNI AD untuk melakukan pemagaran Kompi Senapan B Sungailiat.

Padahal dilahan tersebut terdapat beberapa lahan dan rumah warga yang sudah menetap sejak bertahun-tahun.

Namun pertemuan tersebut urung terlaksana karena tidak ada satupun anggota dewan berada di tempat perwakilan rakyat.

Salah satu warga, Jarot mengatakan pertemuan tersebut akan dijadwalkan ulang menyusul dengan agenda dewan kedepan.

“Jadi hari ini kita belum bertemu dengan dewan karena dewan sedang ada jadwal, jadi akan dijadwal ulang lagi nanti,” ungkapnya, saat ditemui wartawan di belakang gedung DPRD Bangka, Senin (3/8/2020).

Ia mengaku pihaknya belum pernah melihat bukti otentik tentang batas wilayah yang menjadi polemik antara warga Sudi Mampir dengan Kompi Senapan B Sungailiat.

“Warga sudah menempati berpuluh-puluh tahun dan bahkan membayar pajak, jadi kami merasa hak kami diserobot oleh TNI AD,” tegasnya.

Jarot juga mengatakan bahwa saat ini lahan yang ditempati warga tersebut sedang didaftarkan ke BPN dan ikut dalam program prona 2019.

“Saat ini masih proses dan sudah didaftarkan,” terang Jarot.

Untuk itu ia berharap dengan adanya bantuan dari DPRD dapat menyelesaikan permasalah tersebut secara adil dan terbaik berdasarkan fakta dan bukti kepemilikan warga.

“Kami juga meminta agar proses pembangunan ini dihentikan dulu karena meresahkan warga,” harapnya.

Meskipun begitu, Jarot tidak menampik bahwa sudah ada upaya mediasi dari pihak Kompi hanya saja belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Warga juga merasa tiga kali mediasi itu belum pernah ada kesepakatan tapi mengapa langsung dibangun pagar, ini sangat arogan menurut saya,” tutupnya.

Sementara itu, Sekwan Bangka, Eri Gusmawan mengatakan permasalahan tersebut sudah masuk kedalam pembahasan dari komisi I DPRD Bangka.

“Permasalahan ini sudah masuk pembahasan komisi I. Nanti mungkin akan dibahas lagi dan dijadwalkan ulang,” ungkapnya.(mah)