JAKARTA, LASPELA — Kesuksesan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga suasana yang aman dan nyaman mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemprov Babel, di bawah pimpinan Erzaldi Roesman Djohan dan Abdul Fattah dinilai pemerintah pusat mampu terus mengembangkan demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik yang tumbuh secara kondusif.
Atas keberhasilan Negeri Serumpun Sebalai ini mengembangkan demokrasi dan menjaga stabilitas politik, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia memberikan Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 bagi provinsi berprestasi. Penghargaan tersebut diterima langsung Erzaldi Roesman dari Menkopolhukam Jend TNI (Purn) Wiranto di Balairung Kirana Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017). Capaian indeks demokrasi di tahun 2016 dan perlunya menjaga hasil demokrasi yang telah dicapai tersebut. Memperhatikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pusat Statistik (BPS), Bangka Belitung berada pada peringkat ke-2 dari 34 provinsi di Indonesia untuk peringkat Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 mencapai angka 83,00 dalam skala 0 sampai 100.
Angka ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,31. Kondisi demokrasi yang baik ini perlu dijaga dan dikelola oleh seluruh komponen di daerah dalam rangka menjaga dan mewujudkan kuantitas dan kualitas kinerja demokrasi di daerah yang semakin baik. Tiga aspek demokrasi yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik oleh seluruh komponen dalam menjaga proses demokrasi. Tiga aspek tersebut yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi. Dari sisi aspek kebebasan sipil, ada beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi demokrasi, diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.
Sedangkan variabel yang mempengaruhi demokrasi ditinjau dari aspek hak-hak politik dipengaruhi oleh variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Variabel pelaksanaan pemilu/pilkada yang bebas dan adil, peran DPRD dan partai politik, birokrasi pemerintah daerah serta peradilan yang independen sebagai variabel yang mempengaruhi demokrasi ditinjau dari aspek institusi demokrasi.
Gubernur menjelaskan, bahwa di Babel tidak pernah ada pertikaian antar partai politik sehingga suasana yang tumbuh dapat dirasakan secara kondusif, harmonis, aman dan nyaman. “Di Babel tidak ada faksi-faksi. Artinya, semua partai politik berkumpul menjadi kekuatan dalam ikut membangun Babel. Itulah yang kami namakan keseimbangan. Akan tetapi, jika keputusan yang diambil melibatkan satu unsur, maka musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik,” ungkapnya. Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek yang diukur dalam capaian IDI. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
Aspek kebebasan sipil di Babel terlihat dari meningkatnya kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa diskriminasi. Indikator lainnya, juga terlihat dari kebebasan berkumpul dan berserikat. “Penghargaan ini karena partisipasi masyarakat Babel tentunya. Karena semakin tinggi kualitas partisipasi demokrasi masyarakat akan semakin ter representasi konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kalau kepercayaan publik meningkat rencana dan implementasi pembangunan pun akan cepat. Karena masyarakat ikut di dalamnya,” ujar Erzaldi. (Tim)
