TOBOALI, LASPELA– Ratusan masyarakat nelayan Batu Perahu, Tanjung Ketapang, Toboali, Bangka Selatan (Basel) beraudiensi dengan Bupati Riza Herdavid terkait laporan pengaduan (lapdu) PT Timah di Ditpolairud Polda Babel terhadap pengusiran Kapal Isap Produksi (KIP) 11 milik PT Timah yang terjadi pada 30 November 2022 lalu.
Kedatangan masyarakat nelayan Batu Perahu tersebut disambut langsung oleh Bupati Basel, Riza Herdavid, Ketua DPRD, Erwin Asmadi dan Forkopimda Basel serta perwakilan dari PT Timah Tbk.
Dalam kesempatan itu, Riza Herdavid mengatakan dalam audiensi tersebut ada beberapa catatan penting yang disampaikan audiensi kepada forkopimda Basel dan perwakilan PT Timah.
Aspirasi tuntutan masyarakat batu perahu, sebut Riza akan dibawa ke tingkat lebih tinggi untuk jadi bahan pembahasan bersama-sama lintas sektoral.
“Tapi catatan ini kan harus saya bicarakan ketingkat berikutnya, kita kan ditingkatan terendahnya Kabupaten, akan tetap tetapi ketika ada permasalahan itu yang akan menjadi repot duluan itu di Kabupaten,” ungkapnya.
Ia mengatakan, kedatangan masyarakat menyampaikan tuntutan bukan menjadi masalah, karena itu sudah menjadi kewajiban pimpinan daerah Pemkab Basel untuk mendengar dan menampung keluhan masyarakat.
Dalam waktu dekat ini, kata Riza akan bertemu dengan direksi PT Timah untuk membahas perihal lapdu ke Ditpolairud Polda Babel.
“Tentunya ini menjadi suatu kewajiban saya selaku pimpinan kepala daerah bersama kawan-kawan Forkopimda Bangka Selatan, dan keputusan hari ini adalah melalui Pak Sekda untuk mempertemukan saya dengan direksi PT Timah,” ujarnya.
Ia menuturkan, terkait aksi yang dilakukan hari ini (Jumat,-) akan disampaikan kepada direksi PT Timah.
“Saya selaku Kepala Daerah respons langsung karena ini menyangkut perut orang banyak, kalau konflik ini berkelanjutan berikutnya itu adalah Kamtibmas, dan itu bahaya bagi investasi di Bangka Selatan ketika Kamtibmas itu tidak berjalan,” terangnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya masyarakat dan pemerintah daerah tidak anti tambang, akan tetapi ada cara-cara yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pertambangan.
“Harusnya segala sesuatu itu harus bersinergi atau memberitahukan dulu kepada Kepala Daerah, tiba-tiba masuk kapal, kita pemerintahnya gak tahu, kemudian konflik, ketika sudah konflik panas baru kita dilibatkan, tapi kalau untuk semuanya dijalankan secara regulasi tentu saya pikir kejadian ini tidak akan terjadi,” sesalnya.
Sementara, Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi menyebutkan apa yang telah disampaikan Bupati untuk segera melakukan audiensi Pemerintah Daerah , Forkompinda dengan PT Timah sudah tepat.
Hanya saja, ia berharap PT Timah Tbk jangan hanya mengirimkan perwakilan saat audiensi nantinya, tapi kirimkan pejabat PT Timah yang bisa mengambil keputusan langsung.
“Cuma harapan saya kepada PT Timah, jangan hanya mengirim utusannya itu, tapi orang yang betul-betul bisa mengambil keputusan, jangan hari ini rapatnya orang ini besok orang lain lagi, ya tentu utusan itu betul-betul orang yang tepat,” tuturnya.
Menurut Ketua DPC PDIP Basel ini, rencana bertemu dengan pihak direksi PT Timah orang-orang yang hadir audiensi hari ini harus diikutsertakan juga.
“Mohon sesegera mungkin, jangan berkepanjangan, dan melihat seperti ini saya sangat prihatin sekali,” terangnya.
Sementara itu Kabid Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan saat dihubungi Jumat malam belum menjawab konfirmasi media ini soal lapdu PT Timah Tbk ke Ditpolairud Polda Babel terkait dugaan pengusiran KIP 11 milik PT Timah Tbk di perairan laut Batu Perahu, Toboali oleh nelayan Toboali. (Pra)
