TOBOALI, LASPELA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Selatan menggelar rapat koordinasi perdana tahun 2022 di Gedung Serba Guna Desa Airbara, Kamis, 9 Juni 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri, Sekda Bangka Selatan, Eddy Supriadi, Tenaga Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM H Djulaili Romli, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Aswandi, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bangka Selatan.
Sebagai pemateri, Kasi Datun Kejari Bangka Selatan, Reza Pahlevi, Inspektur Daerah, PD Marpaung, Kepala Dinas PMD, Ade Hermawan, Sekretaris Bakuda, Jusvinar dan Kacab BPJS Kesehatan.
Eddy Supriadi mengatakan, Apdesi dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi di desa dan daerah serta harus mendukung penuh program kerja Pemerintah Daerah dalam hal penetapan tapal batas desa.
“Pada waktu bersamaan Apdesi juga harus menjadi jawaban yang dapat memberikan solusi dan menjawab permasalahan yang terjadi di desa. Melalui Apdesi, kami berharap pemerintah desa dapat mendukung penuh program kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam hal penetapan tapal batas desa yang ditargetkan pemerintah dapat terselesaikan pada tahun 2022” kata Eddy, Kamis siang.
Ia juga menuturkan, setiap perangkat desa diminta untuk lebih pro aktif menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk penetapan tapal batas desa.
“Dengan begitu kita berharap dalam pelaksanaan tapal batas nanti tidak terjadi hambatan dan menghindari konflik antar desa,” ungkap dia.
Tak hanya itu, ia juga meminta Apdesi dapat menjawab persoalan masyarakatnya di wilayahnya masing-masing dengan peran dan fungsi masing-masing.
“Organisasi ini harus dapat mendorong anggotanya untuk menggali potensi yang dimiliki desa masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucap dia.
Ketua DPC APDESI, Muklis menyampaikan ini merupakan rakor perdana dalam kepengurusan DPC APDESI Bangka Selatan yang baru.
Beberapa persoalan yang dibahas oleh narasumber.
“Seperti pemaparan dari Kasi Datun yang dinilai sangat penting sehingga 50 desa se Basel lebih siap lagi memastikan pakta integritas agar benar-benar berjalan di tahun 2022,” ujar dia.
Selain itu, pembahasan proses pencairan penghasilan tetap (Siltap) Pemdes termasuk tunjangan BPD juga dibahas serta mengenal regulasi pencairannya baik dari pemateri Dinas PMD maupun Bakuda.
“Serta masukan dari Inspektur Daerah terkait regulasi penggunaan anggaran baik dalam hal pengawasan dan pembinaan dana desa maupun anggaran dana desa,” sebut dia.
Tak hanya itu, narasumber dari Kepala BPJS Kesehatan Bangka Selatan memberikan pemahaman terkait penunggakan iuran BPJS.
“Jika dalam kurun waktu ada iuran BPJS Kesehatan yang non aktif akibat adanya penunggakan pembayaran melalui siltap juga dijelaskan,” sebut Muklis seraya mengajak pembangunan dimulai dari desa untuk membawa Bangka Selatan lebih baik, mandiri dan berdaya saing. (Pra)
Leave a Reply