PANGKALPINANG, LASPELA – Komunikasi secara intens terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel), bersama pihak terkait dalam upaya penanggulangan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Babel, khususnya di Pulau Belitung.
Terkini, Wakil Gubernur (Wagub) Babel Abdul Fatah menerima kunjungan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra, di Ruang Rapat Wagub Babel, Kamis (14/10/2021).
Pertemuan itu juga dihadiri pihak Pertamina yakni Sales Branch Manager Pertamina, Satrio Wibowo Wicaksono, beserta Perangkat Daerah (PD) terkait di Pemprov. Babel.
Dalam pertemuan, Wagub Abdul Fatah menyampaikan keluhan kelangkaan BBM yang terjadi di Belitung. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kebutuhan (Demand) terhadap BBM sangat tinggi. Sementara, ketersediaan (Supply) BBM tidak cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut.
“Kondisi ini (kelangkaan BBM) selalu saja hadir berulang-ulang, tidak hanya pada saat ini. Masyarakat berlomba-lomba mendapatkan bensin, disitu masalahnya. Kalau kondisi normal-normal saja dan hanya digunakan untuk moda transportasi atau nelayan, tidak terjadi kelangkaan. Tapi karena nilai ekonomi naik, menjadi pemantik masyarakat untuk menambang timah, sehingga tidak mampu mengejar distribusi untuk kebutuhan,” ungkapnya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dalam paparannya menyambut baik koordinasi yang dilakukan Pemprov. Babel berkenaan dengan kelangkaan BBM yang sempat terjadi. Menurutnya, BPH Migas telah melakukan diskusi bersama Hiswana Migas maupun Pertamina.
“Ada beberapa hal yang sudah kami diskusikan dengan Pak Suhendra (Ketua Hiswana Migas Babel), bagaimana mengatasi keadaan sekarang terkait kebutuhan BBM. Kita berkolaborasi dengan Pertamina, karena disini BPH Migas sebagai pengawasan BBM agar tepat sasaran. Nah, itu kita tugaskan pihak Pertamina untuk melakukannya (penyaluran),” katanya.
Lebih jauh, diungkapkan Abdul Halim, BPH Migas dapat memberikan dua solusi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan BBM ini. Pertama, yakni dengan sistem saling back-up kebutuhan di setiap daerah yang masih dalam satu wilayah provinsi. Sebab katanya, untuk permintaan penambahan kuota BBM akan sulit terealisasi.
“Mengimbangkannya bagaimana? Disini kami mencoba mengotak-atik yang selama ini kuota diatur oleh Dirjen sampai ke SPBU. Selagi masih dalam satu provinsi, bisa disiasati kalau di sini kurang, back-up dari yang lain. Kecuali beda provinsi, itu tidak bisa,” katanya.
Solusi kedua, yang menurutnya bisa menjadi opsi bagi pemerintah yakni dengan menggaet pihak ketiga sebagai penyuplai BBM non subsidi. Sehingga, ketersediaan BBM tidak hanya terpusat pada ketersediaan yang ada di Pertamina, melainkan dapat diperoleh dari perusahaan lain. Namun, hal ini dapat berjalan dengan syarat dan ketentuan yang dilegalkan.
“Jadi kalau ada pengusaha mau naik kelas, ada syarat yang harus dipenuhi di Dirjen Migas. Pengusaha harus ada izin usaha niaga umum. Ini punya nilai investasi yang besar dan bisa mendistribusikan melalui agen-agen, jadi lebih berkembang,” ungkapnya.
Menanggapi kembali penjelasan Abdul Halim, Wagub Abdul Fatah mengakui dapat memahami apa yang harus dilakukan oleh pihaknya ke depan, dalam upaya penyelesaian kelangkaan BBM di wilayah Babel. Ia pun mengucapkan rasa syukur atas terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemprov. Babel dan BPH Migas.
“Pak Halim bersama-sama kami mencoba melihat kondisi itu, hal-hal apa yang harus dilakukan. Saya menjadi paham yang harus dilakukan melalui jalur-jalur formal yang menjadi kebijakan nasional, tapi ada juga jalur-jalur lain yang tidak terikat dalam tataran subsidi, dengan bebas melakukan niaga untuk kebutuhan BBM,” katanya.rill/(wa)
