PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah berkesempatan membuka Talkshow/Bincang Informatif tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dengan Sub Bahasan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Bincang informatif ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Babel secara virtual melalui Aplikasi Zoom, Rabu (28/7/2021) yang diikuti sebanyak 142 perusahaan se-Babel.
Dalam kesempatan ini, Wagub menyambut baik acara ini, ia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
“UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Serta di dalamnya memberi perlindungan bagi tenaga kerja,” kata wagub.
Disampaikan juga bahwa, saat ini sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja sudah diterbitkan 4 Peraturan Pemerintah (PP). Di antaranya, PP 34/2021 tentang penggunaan tenaga asing, PP 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, waktu istirahat dan PHK. Lalu ada PP 36/2021 tentang pengupahan dan PP 37/2021 tentang program jaminan sosial kehilangan pekerjaan.
“Sosialisasi ini sebagai bagian pembinaan norma bagi ketenagakerjaan pada perusahaan di Babel. Kami harap semua pihak bisa memahami apa yang telah ditetapkan dalam regulasi, sehingga terciptanya tenaga kerja yang produktif, terlindung hak-haknya serta terjaminnya kelangsungan berusaha dan iklim investasi terjaga,” tuturnya.
Sementara Kepala Disnaker Babel, Elfiyena menjelaskan, kondisi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di Babel selama masa pandemi sempat mengalami stagnasi, kegiatan pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan dihentikan, sementara dilakukan melalui virtual.
Imbauan kepala Disnaker Babel kepada pengurus dan pemilik perusahaan, diharapkan partisipasi aktif untuk lebih menjalankan perlindungan pekerja/buruh sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,seperti:
– Mematuhi pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat bagi perusahaan yang berlokasi di wilayah PPKM;
– Mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti vaksinasi;
– Mengoptimalkan kembali sarana layanan kesehatan yang sudah ada di perusahaan (masker,multivitamin, _hand sanitizer_ );
– Mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3) di perusahaan dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi kondisi darurat;
– Bagi perusahaan yang belum membentuk P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 dengan cara berkomunikasi dan koordinasi dengan satuan satgas penanganan Covid-19 setempat;
– Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait bantuan subsidi upah bagi pekerja.
“Bincang informatif ini merupakan ajang silaturahmi, agar tidak terputus meski situasi masih dilanda pandemi Covid-19. Di samping menginformasikan berbagai kebijakan tentang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” tutupnya.(wa)
