PANGKALPINANG,LASPELA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel saat ini sedang harap-harap cemas. Pasalnya, belum ada kepastian terkait besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan mereka terima.
TPP hingga saat ini masih dalam rumusan. Berbagai faktor pun menjadi pertimbangan apakah TPP akan dinaikkan, atau justru akan mengalami penurunan. Sebab, sejak Covid-19 merebak, turut mempengaruhi keuangan daerah di hampir seluruh Indonesia termasuk di Babel.
Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel mengharapkan agar Pemprov dapat mengambil keputusan yang bijak. TPP sangat dibutuhkan oleh ASN di masa Covid-19.
“Kita paham dengan kondisi saat ini, maka kita minta (TPP) jangan diturunkan. Saat ini berapapun jumlahnya benar-benar sangat dibutuhkan mereka,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Babel, Nico Plamonia, Jumat (11/12/2020).
Di sisi lain, Nico mengaku memahami kesulitan keuangan daerah yang dialami sepanjang delapan bulan pandemi. Jika Pemprov memiliki kendala dalam menaikkan TPP, setidaknya TPP yang akan didapatkan nantinya tetap sama dengan tahun 2020.
Pihaknya pun lebih menyarankan agar Pemprov dapat menunda kegiatan yang dinilai belum prioritas dibanding mengorbankan TPP ASN. “Walaupun tidak naik, kita harap tetap sama. Jangan turun, atau dikurangi,” ungkapnya.
Sebelumnya, fraksi Demokrat menyetujui
rencana peminjaman uang ke pemerintah pusat sebesar Rp240 miliar melalui PT SMI, asalkan tidak mengorbankan pendapatan ASN.
“Sikap kami jelas pandangan akhir itu, kami dari fraksi Demokrat meminta jangan sampai mengorbakan pendapatan kawan-kawan ASN ataupun PHL,” tutupnya.(wa)
