PANGKALPINANG, LASPELA – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti kinerja pejabat di Dinas Pariwisata yang dinilai belum menunjukkan kepemimpinan tangguh untuk menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi NasDem terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sidang Paripurna DPRD, Kamis (28/8/2025) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Babel dari Partai NasDem, Edi Nasapta menekankan bahwa sesuai dengan RPJMD Babel 2025–2029, pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan.
Karena itu, alokasi anggaran harus diarahkan secara tepat sasaran untuk pengembangan destinasi, promosi, peningkatan SDM, serta penguatan ekonomi kreatif masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Anggaran pariwisata harus diarahkan secara tepat dan terukur. Tanpa manajemen yang kuat, belanja pariwisata hanya akan menjadi pemborosan,” kata Edi Nasapta.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat di dinas terkait. Mereka menilai pejabat pelaksana program harus memiliki etos kerja tinggi dan benar-benar fokus pada pengembangan sektor pariwisata.
“Bila pelaksana anggaran pada dinas terkait tidak menunjukkan fokus pada bidangnya, kami minta Saudara Gubernur segera melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan,” tegasnya.
Menurut NasDem, tanpa leadership yang kuat, sulit menjadikan pariwisata sebagai penopang utama ekonomi Babel. Sebaliknya, dengan manajemen yang tepat, pariwisata diyakini mampu membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sesuaikan dengan RPJMD, fokus pada destinasi, promosi, sdm dan ekonomi kreatif. Bila pejabat pelaksana tidak memiliki etos kerja yang kuat, lakukan evaluasi segera,” pintanya.
Selain sektor pariwisata, sambung Edi Nasapta, Fraksi NasDem juga memberi catatan kritis terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga fiskal. Namun, pariwisata kembali ditegaskan sebagai fokus utama karena mampu memberikan multiplier effect bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, NasDem menyarankan untuk audit sarana sekolah, menyiapkan pos cadangan rehabilitasi darurat. Sedangkan sektor kesehatan, pihaknya meminta agar pemerintah menghentikan pembangunan rumah sakit baru yang tidak efisien.
Di bidang pekerjaan umum, Fraksi NasDem juga menyoroti perencanaan anggaran fisik sejak awal. Ekonomi dan industri, meminta percepatan hilirisasi timah, pasir kuarsa san mineralajn , mendorong industrialisasi berbasis tenaga timah, pasir kuarsa san menyerap tenaga kerja lokal.
Edi menyebutkan, Fraksi NasDem menerima Raperda Perubahan APBD 2025 dengan sejumlah koreksi mendasar.
“NasDem bukanlah cap stempel. Kritik ini kami sampaikan agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdaya guna bagi rakyat,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply