PANGKALPINANG, LASPELA — Proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 kembali menuai sorotan tajam. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mehoa, mengungkapkan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama pada jalur afirmasi dan prestasi yang dinilai tidak transparan.
“Meskipun jalur afirmasi dan prestasi sudah ditutup, kami masih menerima keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tahu harus ke mana bertanya,” kata Mehoa saat dihubungi, Jumat (20/6/2025).
Menurut Mehoa, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan SPMB menjadi sumber keresahan. Ia menyoroti minimnya kejelasan informasi dari Dinas Pendidikan, terutama mengenai daya tampung sekolah, asal sekolah siswa yang diterima, serta skema zonasi yang digunakan.
“Misalnya SMA atau SMK itu menerima berapa kelas dan berasal dari SMP mana saja. Data ini penting supaya tidak ada lagi orang tua yang bingung atau merasa terabaikan,” ujarnya.
Ia menilai, informasi yang tidak terbuka mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan merasa tidak memiliki akses terhadap sistem yang semestinya terbuka untuk publik. Karena itu, Mehoa meminta Dinas Pendidikan tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga membuka saluran komunikasi yang jelas bagi masyarakat.
“Kadang masyarakat atau calon siswa tidak berani menyampaikan langsung ke kepala sekolah atau panitia. Jadi perlu ada jalur komunikasi yang terbuka dan informatif,” tambah politisi PDIP ini.
Komisi IV juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Mehoa, konsentrasi siswa di sekolah-sekolah unggulan justru memperlebar ketimpangan antar sekolah.
“Sekolah-sekolah favorit tentu punya keunggulan, tapi kenapa semua menumpuk di sana? Salah satunya karena guru-gurunya unggul. Saya minta guru-guru hebat itu didistribusikan ke sekolah lain juga, supaya kualitas pendidikan merata,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan agar sistem SPMB tidak menjadi pemicu siswa putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah favorit atau jurusan pilihan.
“Jangan sampai anak-anak berhenti sekolah hanya karena tidak dapat jurusan yang mereka mau. Semua jurusan punya nilai. Kita harus dampingi mereka secara mental juga,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mehoa menyinggung soal ketimpangan dalam kebijakan afirmasi keagamaan yang dirasakan sebagian siswa non-muslim.
“Kami menerima keluhan bahwa nilai prestasi dari siswa non-muslim tidak terbaca dalam sistem afirmasi. Ini perlu diklarifikasi oleh dinas. Kalau memang ada ketimpangan kebijakan, harus segera diperbaiki,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan ini, Komisi IV DPRD Babel akan memanggil Dinas Pendidikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang untuk membahas secara menyeluruh berbagai persoalan dalam SPMB.
“Kita harapkan semua bisa diselesaikan dengan baik dan anak-anak kita tetap semangat melanjutkan pendidikan,” tutup Mehoa. (chu)
Leave a Reply