JAKARTA, LASPELA — Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan konektivitas udara di Bangka Belitung dengan menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (22/4/2025), di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat.
Rapat yang digelar dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi dan pariwisata wilayah Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung ini membahas permohonan pertimbangan dan rekomendasi penetapan tiga bandara sebagai Bandara Internasional. Salah satunya adalah Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjungpandan, Belitung.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Loka Kretagama itu, Hellyana menegaskan pentingnya status internasional bagi Bandara H.A.S. Hanandjoeddin untuk menunjang pariwisata dan membuka peluang investasi di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Belitung yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan.
“Jemput bola ke pusat adalah bagian dari upaya kami memastikan konektivitas udara Bangka Belitung tidak terputus dari jaringan internasional. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin pernah menyandang status internasional, dan kini saatnya kita perjuangkan kembali demi kemajuan daerah,” ujar Wagub.
Ia menambahkan, dengan kembali diberlakukannya status internasional, Belitung akan lebih mudah dijangkau oleh wisatawan mancanegara serta membuka potensi ekspor langsung dari daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.
Selain H.A.S. Hanandjoeddin, dua bandara lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang, Sumatera Selatan) dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang, Jawa Tengah).
Wagub hadir didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan rekomendasi yang positif terhadap usulan ini.
“Demi perekonomian kami yang terus naik, dan untuk perkembangan pariwisata kami agar tidak mati, karena dari Film Laskar Pelangi kami dan penetapan Unesco Global Geopark kami booming dan banyak wisatawan datang ke Belitung. Penetapan Bandara HAS Hanandjoeddin sebagai Bandara Internasional tahun 2017 lalu sangat disambut oleh masyarakat, namun dengan ditariknya kembali status bandara waktu itu sangat membuat kami sangat sedih,” sebut Hellyana.
Untuk itu segala upaya dirinya kerahkan agar terwujud kembalinya Bandara HAS Hanandjoeddin sebagai Bandara Internasional.
“Kami siap memenuhi segala rekomendasi dan persyaratan yang dibutuhkan demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik usulan percepatan penetapan kembali tiga bandara tersebut sebagai bandara internasional.
“Kami dari Kemenko Perekonomian sangat mendukung percepatan penetapan kembali tiga bandara ini. Ini sejalan dengan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Elen.
Namun demikian, menurutnya, masih ada sejumlah catatan administratif yang harus dilengkapi. Dari ketiga bandara, hanya Bandara H.A.S. Hanandjoeddin yang dinilai paling siap dari segi kelengkapan dokumen persuratan yang telah dikirimkan ke kementerian terkait.
“Secara prinsip semua kementerian dan lembaga mendukung. Ketiga bandara ini sebelumnya sudah berstatus internasional, sehingga secara fasilitas dan SDM sudah tersedia. Tinggal finalisasi koordinasi, termasuk dengan pihak pertahanan untuk aspek keamanan wilayah,” jelas Elen.
Rapat tersebut diakhiri dengan harapan bahwa hasil koordinasi dan dukungan lintas kementerian dan lembaga dapat mempercepat proses penetapan kembali tiga bandara tersebut, sehingga dapat kembali mendukung geliat ekonomi dan pariwisata di masing-masing daerah.
Hadir dan memberikan pandangan atas percepatan penetapan bandara internasional ini beberapa lembaga dan kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta PT. Angkasa Pura. (ril/chu)
