PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Sugito, mengimbau Kepala Satuan Kerja di wilayah Babel, sesuai dengan Instruksi Presiden RI untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien, dan efektif.
Hal ini diungkapkan dalam sambutannya pada acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2025 Provinsi Babel, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Senin (16/12/2024).
Instruksi Presiden tersebut menurutnya dilakukan antara lain untuk mengantisipasi ketidakpastian, belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil; tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas dan tata kelola yang baik (Good governance) sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta tidak boleh ada korupsi.
Kemudian, belanja terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial; mengoptimalkan penggunaan komponen atau produk dalam negeri; lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat; perkuat sinergi dan kerja sama lintas instansi vertikal dan pemda.
“Kepada para bupati dan wali kota agar memastikan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD tahun 2025 harus efisien, dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah,” ujar Sugito.
Selain itu, ia mengatakan, kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pemerintah pusat, dan daerah pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah (mendorong pemerataan, dan kesejahteraan); perbaikan kualitas belanja APBD; penguatan lokal taxing power; serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif.
“Presiden menginginkan pemerintahan yang bersih. Titik bersih dari penyelewengan ketidakesienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan,” tutur Sugito.
Untuk itu, dikatakannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar kementerian lembaga harus saling bersinergi dan menguatkan.
“Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Titik pemerintah siap bekerja keras menuju Indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat merdeka berdaulat adil, dan makmur,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DJPb Babel Edih Mulyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa seperti tahun 2024 lalu, DIPA diserahkan secara digital setelah melalui proses penandatanganan secara elektronik dengan menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA menggunakan aplikasi SAKTI. Penyederhanaan tersebut mengubah proses pengesahan dari semula 12 tahap hanya menjadi 4 tahap saja.
“Di samping penyerahan DIPA, kami juga menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap stakeholder atas kerja sama selama ini titik bentuk apresiasi kami coba kapitalisasi dalam bentuk penghargaan atas berbagai kategori yang telah disusun. Semoga pemberian penghargaan ini satu dari berbagai upaya yang dapat memotivasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara,” harapnya.
Edih juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikatakannya, sesuai dengan amanat Menteri Keuangan, bahwa setiap rupiah yang dikelola dari APBN berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan sudah sepatutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (chu)
