PANGKALPINANG, LASPELA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Soeharto mengapresiasi betul kunjungan Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam, kemarin.
Tentu dengan kunjungan dan digelarnya rapat di TPA Parit Enam dapat membuka mata dan fakta jika memang TPA Parit Enam sudah overload.
“Kami sangat berterimakasih atas kunjungan ini, karena dengan kunjungan ini kita dapat melihat jika TPA sudah overload itu fakta. Untuk menanganani ini tentu kami tidak bisa sendiri,” katanya, Sabtu (16/11/2024).
Perlu adanya sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam penanganan sampah ini, baik dari Bapperida, PUPR, Perkim dan pihakn terkait lainnya. Sampai saat ini Soeharto mengatakan Dinas PUPR telah menyusun dokumen kebijakan terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Saat ini Dinas PUPR sudah menyusun dokumen perencanaan persampahan Kota Pangkalpinang, dan tahun depan kami akan mengajukan Feasibilty Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) karena jika tidak ada itu, maka kita tidak bisa minta bantuan kemanapun,” katanya.
Pertama Pemkot Pangkalpinang harus punya dasar perencanaan, kedua lahan tersedia dan saat ini Dinas PUPR sedang berupaya mendapatkan lokasi pembangunan TPST, karena selama tidak ada lahan maka rencana ini tidak dapat berjalan.
“Mudah-mudahan ini daoat berjalan dengan baik, sehingga pengolahan sampah di Pangkalpinang tidak hanya berpusat di TPA Parit Enam,” katanya.
Untuk rencana perluasan, Soeharto menuturkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan bantuan itu dalam waktu cepat, sementara TPA Parit Enam tidak bisan menunggu, sedangkan mobil-mobil dan PC di TPA Parit Enam sudah banyak yang rusak dan lahan semakin tipis.
“Namun jika memang kita punya lahan untuk TPST itu sangat-sangat membantu dan sangat banyak keuntungannya, jadi konsep TPST ini adalah amanat undang-undang,” tuturnya. (dnd)
