PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2026 yang akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) serta reformasi tata kelola pemerintahan, dengan pelayanan publik sebagai fokus utama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang, Yan Rizana, mengatakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini masih berada pada tahap rancangan akhir dan belum dapat dipublikasikan secara rinci karena masih dalam proses pembahasan.
RPJMD tersebut ditargetkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Februari 2026. Tahun 2026 menjadi tahap awal pelaksanaan RPJMD dengan tema Pangkalpinang Sejahtera melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.
“Arah pembangunan 2026 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga reformasi birokrasi,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Pada sektor pendidikan, Pemkot Pangkalpinang menargetkan terpenuhinya hak setiap warga atas pendidikan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk mampu menjaga kesehatan secara mandiri, terencana, dan berkesinambungan.
“Salah satu kebijakan yang terus diperkuat adalah layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP. Meski demikian, masih terdapat tantangan terkait tunggakan iuran BPJS, termasuk bagi warga dengan KTP luar daerah,” ujarnya.
“Prinsipnya pelayanan kesehatan tetap harus berjalan. Persoalan BPJS ini sedang kami formulasikan tahapan penyelesaiannya,” lanjutnya.
Di sektor ekonomi, Pemkot Pangkalpinang menyiapkan strategi untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro yang kondusif bagi investasi dan meningkatkan daya saing daerah, sekaligus memperkuat ekonomi lokal agar lebih tangguh menghadapi persaingan global.
Penguatan kualitas tenaga kerja juga menjadi perhatian serius, khususnya dalam menghadapi era digital. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Pangkalpinang.
“Saat ini Pangkalpinang belum memiliki BLK sendiri. BLK yang akan dibangun nantinya akan memiliki spesialisasi berbeda dengan BLK milik provinsi maupun daerah lain, sehingga dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Selain itu, peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik menjadi bagian dari strategi utama.
Penguatan birokrasi akan dilakukan melalui penerapan sistem promosi dan penempatan jabatan yang lebih profesional dan berbasis kinerja.
Di bidang sosial dan budaya, pemerintah daerah mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran melalui penguatan nilai religius, budaya lokal, serta semangat kebersamaan dan gotong royong.
“Sementara di sektor lingkungan hidup, Pemkot Pangkalpinang terus mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai program, termasuk kegiatan gotong royong rutin yang menjadi salah satu program prioritas kepala daerah,” katanya.
Meski seluruh sektor pembangunan dinilai penting, Yan menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Pangkalpinang dan akan diterjemahkan secara terukur melalui indikator kinerja utama di setiap organisasi perangkat daerah. (dnd)
