APDESI Bangka Tengah Desak Pemkab Anggarkan Pilkades Serentak 2026 untuk 20 Desa

KOBA, LASPELA – Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Tengah, Yani Basaroni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah segera menganggarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026.

Hal ini menyusul akan berakhirnya masa jabatan 20 Kepala Desa pada November hingga Desember 2026 mendatang.

Yani menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana ini.

“Pihak Mendagri mempersilakan agar Pemerintah Kabupaten menganggarkan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di tahun 2026 secara proporsional,” ujar Yani Basaroni, Sabtu (03/01/2026).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran Pilkades kali ini akan sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

“Sebelumnya dana sharing antara APBDes dengan APBD. Namun, sesuai regulasi terbaru, anggaran Pemilihan Kepala Desa sepenuhnya dibebankan melalui APBD masing-masing kabupaten,” ujar Yani.

Menanggapi aspirasi tersebut, APDESI telah melakukan pertemuan dengan Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, serta Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus.

Bupati Bateng, Algafry Rahman menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan anggaran tersebut, namun tetap akan menunggu arahan teknis dari Jakarta.

“Kami siap menganggarkan Pemilihan 20 Kepala Desa serentak ini. Nanti kita minta petunjuk lebih lanjut ke Pemerintah Pusat perihal teknisnya,” tegas Algafry di hadapan pengurus DPC APDESI.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) terkait Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tengah dipersiapkan.

“Kami siap anggarkan di tahun 2026, terutama melalui APBD Perubahan, setelah petunjuk teknis keluar dari Pemerintah Pusat,” kata Batianus.

Sebagai informasi, dari total 56 desa yang ada di Bangka Tengah, sebanyak 20 desa dijadwalkan akan melaksanakan pergantian kepemimpinan pada akhir tahun 2026. (chu)