Lantik 2.869 PPPK Paruh Waktu, Ini Pesan Gubernur Babel

Avatar photo
Gubernur Babel Hidayat Arsani berfoto bersama usai melantik pegawai honorer menjadi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu, di halaman Kantor Gubernur Bangka, Senin (15/12/2025)

PANGKALPINANG, LASPELA – Sebanyak 2.869 pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu.

Pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) berlangsung di halaman Kantor Gubernur Bangka Belitung, dipimpin langsung oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani dan dihadiri unsur Forkopimda, Senin (15/12/2025).

Hidayat Arsani berharap kepada honorer yang dilantik PPP Paruh waktu ini dapat bekerja dengan profesional.

“Selamat dan sukses kepada yang telah dilantik. Saya titipkan pesan jaga etika harmonisasi bekerja dengan baik maka Allah bersama kita,” ucapnya di hadapan honorer.

Baca Juga  Mengarungi Sungai, Tim ERG PT TIMAH Tbk Antarkan Bantuan Logistik untuk Warga Kampung Sekumur di Aceh Tamiang

Disampaikan Hidayat, dirinya berkomitmen untuk melakukan sejumlah langkah dan kebijakan, dalam hal ini bertujuan untuk memastikan para PPPK Paruh Waktu dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

“Saya harap kedepan tetap diperjuangkan karena ini nasib orang, ada yang belasan tahun hingga ada yang 23 tahun jadi honorer,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga berharap kepada DPRD Babel agar dapat memikirkan langkah ke depan bagaimana bisa pegawai makmur.

“Kalau PAD kita kuat ya tidak masalah, saya harap dewan dapat memikirkan langkah ke depan. Ada proyek yang tidak strategis kita hentikan dulu, karena kami memikirkan bagaimana bisa pegawai makmur,” tegasnya.

Baca Juga  Berhasil Capai Target PBB-P2 Tahun 2025,  Markus Berikan Penghargaan kepada 22 Desa

“Apalagi mereka sudah mengabdi sekian lama mudah-mudahan Presiden, bisa membuat mereka menjadi pegawai tetap tidak kontrak lagi,” sambungnya.

Hidayat menambahkan, beberapa kebijakan diantaranya pemangkasan anggaran dinas luar, yang kini menjadi perhatian serius untuk melakukan optimalisasi penggunaan anggaran.

“Saya harap kepada ketua dewan dalam penyusunan anggaran kedepan ada saving, apakah Dinas Luar kita kurangi lagi. Dulu Rp120 Miliar kini Rp50 miliar masih bisa jalan, mungkin kita kurangi Rp20 miliar kita cadangkan jadi suatu hari bisa membayar gaji,” tutupnya. (chu)

Leave a Reply