PANGKALPINANG, LASPELA – Bawaslu Kota Pangkalpinang memperkuat integrasi data pemilih melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2025, Rabu (3/12/2025) kemarin.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak strategis, termasuk Bawaslu Provinsi Babel, Polres Kota Pangkalpinang, Kodim 0413 Bangka, Lapas Kelas II A, KPU Kota Pangkalpinang, dan Disdukcapil.
Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Pangkalpinang, Wahyu Saputra, menekankan pentingnya akurasi data dalam rangka menjamin hak konstitusional masyarakat.
“Pengawasan daftar pemilih bukan sekadar rutinitas, tapi inti dari perlindungan hak pilih. Tanpa data yang akurat, risiko pemilih tidak terdaftar atau data ganda sangat tinggi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, setiap lembaga diminta menyerahkan pembaruan data secara berkala setiap tiga bulan, mencakup data warga meninggal dunia, alih status TNI/Polri, pemilih baru, serta narapidana di Lapas yang berhak atau kehilangan hak pilih.
Bawaslu juga akan melakukan uji petik, verifikasi lapangan, dan evaluasi reguler untuk memastikan validitas data.
Kasat Intel Polresta Pangkalpinang, Suman Sirait, menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Bawaslu, KPU, dan Disdukcapil.
Menurutnya, pendataan yang dilakukan sejak dini akan meminimalisir sengketa saat pemilu.
“Kami ingin memastikan setiap warga yang memenuhi syarat dapat terdata. Data yang tidak akurat bisa memicu konflik saat pemungutan suara,” tegas Suman.
Perwakilan Kodim 0413 Bangka menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung pemutakhiran data melalui jaringan Koramil dan Babinsa, termasuk informasi prajurit yang berpindah tugas, memasuki purnatugas, atau baru diangkat.
Rapat ini menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tanggung jawab bersama dan bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi.
Dengan sinergi antar-lembaga, Bawaslu Kota Pangkalpinang optimistis daftar pemilih menjelang Pemilu 2029 dapat tersusun secara lebih akurat, bersih, dan minim potensi sengketa. (Rill/dnd)
Leave a Reply