PEMUTIHAN pajak selalu menjadi wilayah sensitif dalam politik fiskal Indonesia. Ia bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi keputusan politik yang mencerminkan orientasi pemerintah terhadap transparansi, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat. Namun setiap kali kebijakan ini muncul, pertanyaan besar selalu mengemuka ,apakah pemutihan pajak benar-benar memperbaiki sistem, atau hanya menambal luka lama yang selalu diulang? Tidak ada kebijakan pemutihan pajak yang benar-benar steril dari dinamika politik. Pemerintah biasanya menempuh langkah ini ketika memerlukan ruang fiskal besar dalam waktu singkat baik untuk menopang program pembangunan, menutup defisit APBN, atau meredam risiko ekonomi. Artinya, pemutihan pajak adalah pilihan politik yang diambil ketika pemerintah membutuhkan “oksigen fiskal”.
Namun, tantangan politik terbesar justru muncul setelah keputusan diambil. Pemutihan sering dipersepsikan publik sebagai “penghapusan dosa” bagi kelompok berpunya yang selama ini memarkir kekayaan tanpa kontribusi setimpal. Di sinilah risiko politik muncul kepercayaan kelas menengah penopang utama pajak bisa terkikis bila melihat negara terlalu murah hati pada pelanggar aturan. Keputusan fiskal yang tidak dibarengi penegakan tegas akan memunculkan moral hazard politik, dan lebih fatal lagi, memunculkan sentimen ketidakadilan sosial.
Pemerintahan Lembaran Baru atau Pola Lama?
Secara tata kelola, pemutihan pajak seharusnya menjadi turning point reformasi administrasi pajak. Namun pengalaman menunjukkan bahwa sering kali negara belum siap melanjutkan reformasi setelah pintu pemutihan ditutup. Celah hukum masih menganga, integrasi data masih lemah, dan penegakan hukum sering hanya menjadi simbol politik, bukan praktik administratif yang sistematis. Kalau pemerintah ingin pemutihan pajak tidak sekadar berulang sebagai ritual lima tahunan, maka tiga syarat pemerintahan yang kuat harus dipenuhi :
Penegakan hukum pasca-pemutihan tanpa pandang bulu
Jangan ada lagi kesan bahwa mereka yang tidak memanfaatkan pemutihan tetap “aman-aman saja”. Sistem pemerintahan kuat ditandai keberaniannya menindak setelah memberi kesempatan.
Reformasi menyeluruh pada regulasi dan sistem pajak
Modernisasi data dan aturan adalah pembuktian bahwa pemutihan tidak sekadar kebijakan politis, tetapi langkah teknokratis untuk menguatkan negara.
Transparansi penggunaan dana.
Dalam politik pemerintahan modern, kepercayaan publik dibangun lewat bukti nyata. Proyek yang dibiayai dari peningkatan penerimaan fiskal harus ditampilkan sebagai wujud akuntabilitas pemerintah. Tanpa ketiga hal itu, pemutihan pajak berisiko menjadi contoh klasik dari tata kelola setengah hati.
Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Menanggung?
Dalam ekonomi sosial, pemutihan pajak menciptakan dua implikasi yang bertolak belakang.
Di satu sisi, ia memberi dorongan likuiditas dan ruang fiskal yang signifikan pemerintah bisa menambah belanja modal, memperkuat pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam banyak kasus, pemutihan berhasil membawa kembali aset dari luar negeri ke dalam negeri untuk diinvestasikan di sektor produktif.
Namun sisi lainnya tidak kalah penting pemutihan pajak bisa menciptakan luka sosial jika tidak dikelola dengan cermat. Banyak warga dan UMKM yang tertib pajak bertanya-tanya mengapa pelanggar mendapat pengampunan, sementara mereka yang patuh tidak pernah memperoleh penghargaan? Rasa keadilan yang timpang ini bisa berbuah pada resistensi dan penurunan kepatuhan jangka panjang.
Pemutihan pajak akan dilihat masyarakat sebagai kebijakan elitis bila pemerintah gagal memastikan bahwa hasilnya kembali dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Di sinilah fungsi empat pilar ekonomi sosial diuji keterjangkauan layanan publik, efisiensi belanja negara, keadilan distribusi manfaat, dan rasa memiliki terhadap negara. Sebuah negara tidak bisa hanya mengandalkan kewajiban fiskal; ia harus mampu membangun kepercayaan emosional antara negara dan warganya.
Mendidik Wajib Pajak Pilar yang Paling Sering Diabaikan
Semua negara maju membuktikan satu hal keberhasilan sistem pajak ditentukan bukan hanya oleh aturan, tetapi oleh kesadaran.
Edukasi pajak selama ini terlalu teknis, tidak komunikatif, dan tidak emosional. Padahal kepatuhan pajak adalah perilaku sosial, bukan sekadar urusan administrasi. Maka pendidikan pajak harus berubah lebih sederhana, lebih visual, lebih dekat dengan kehidupan warga. Pemerintah juga perlu mengkomunikasikan hubungan langsung antara pajak dan kualitas layanan publik. Ketika warga melihat sekolah lebih baik, jalan lebih mulus, dan layanan kesehatan lebih cepat, kesadaran pajak tumbuh dengan sendirinya.
Pemutihan Pajak Momentum Politik dan Ujian Pemerintahan
Pada akhirnya, pemutihan pajak selalu membawa dua pesan, bagi negara, ini adalah peluang untuk memperkuat fondasi fiskal; bagi masyarakat, ini adalah ujian apakah negara sungguh-sungguh ingin berubah. Pemutihan bukanlah jalan pintas, bukan pula solusi instan. Ia adalah pintu yang dapat membawa kita ke sistem pajak yang lebih adil atau justru mengulang ketidakpastian lama.
Pilihan itu ada di tangan pemerintah apakah momentum politik ini akan diubah menjadi reformasi struktural yang tahan lama, atau hanya menjadi headline sesaat yang hilang ditelan rutinitas?
Keberanian pemerintah untuk menindak, menata, dan mendidik akan menentukan jawabannya. (*)
Leave a Reply