PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, dalam rapat Paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Babel, Senin (24/11/2025).
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, dihadiri oleh seluruh anggota DPRD serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Babel.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, dalam konferensi pers usai rapat paripurna, mengungkapkan bahwa DPRD Babel telah menyepakati APBD tahun 2026 sebesar Rp2,1 Triliun dengan defisit sebesar Rp120 Miliar.
Angka ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
“Artinya kekuatan kita di angka Rp2,1 Triliun, tinggal bagaimana cara kita menutup defisitnya,” ujar Didit dengan nada optimis.
Lebih lanjut, Didit menjelaskan bahwa DPRD memiliki strategi jitu untuk mengatasi defisit tersebut, yaitu dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Dengan kita menargetkan menaikkan pendapatan asli daerah dari silfa, InsyaAllah bisa terwujud karena di tahun kemarin saja silfa kita di angka Rp115 Miliar, maka target PAD kita tingkatkan, kita minta PAD di tambah Rp85 Miliar,” paparnya.
Namun, yang menarik dari APBD 2026 ini adalah alokasi anggaran yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.
DPRD Babel secara tegas menyatakan bahwa kedua sektor ini tidak akan mengalami pemotongan anggaran, melainkan justru akan mendapatkan perhatian lebih.
“Pendidikan dan kesehatan ini tidak ada pemotongan anggaran,” tegas Didit, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Keputusan ini mencerminkan komitmen DPRD Babel dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan.
DPRD menyadari bahwa kedua sektor ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Sebagai bentuk komitmen dan solidaritas terhadap masyarakat, DPRD Babel bahkan rela melakukan pemotongan anggaran di internal lembaga.
Langkah ini merupakan simbol pengorbanan dan wujud keberpihakan DPRD terhadap kepentingan rakyat.
“Namun yang kita potong adalah pendapatan DPRD, untuk jumlah kita belum tau karena lagi di hitung, tapi yang pasti semua SKPD akan kita potong,” ungkap Didit dengan nada tulus.
Keputusan DPRD Babel untuk memprioritaskan kesehatan dan pendidikan serta melakukan pemotongan anggaran di internal lembaga ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (chu)
Leave a Reply