PANGKALPINANG, LASPELA – Sebanyak 34 aparatur dari berbagai instansi berebut enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dilelang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel). Antusiasme peserta datang tidak hanya dari internal Pemprov, tetapi juga dari Kota Pangkalpinang hingga instansi pusat.
Lelang jabatan ini dibuka untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong di lingkungan Pemprov Babel.
“Ada enam lelang jabatan kita buka, hal ini terkait dengan pengisian jabatan perangkat daerah yang kosong, maka BKPSDMD sesuai dengan izin dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN saat ini,” ujar Kepala BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Darlan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).
Enam posisi tersebut mendapat jumlah pelamar bervariasi:
Dinas Kesehatan: 5 pelamar
Dinas Kelautan dan Perikanan: 7 pelamar
Dinas Pendidikan: 5 pelamar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan: 9 pelamar
Sekretaris DPRD Provinsi Babel: 4 pelamar
Kepala Biro Umum: 4 pelamar
“Untuk proses tahapan seleksinya sudah melalui seleksi administrasi, setelah diumumkan pendaftarannya pada 7-21 November 2025 lalu,” katanya.
Darlan menegaskan bahwa peserta berasal dari berbagai wilayah dan lembaga, tidak hanya dari Pemprov Babel sendiri.
“Sebagian besar dari Pemprov Babel, ada juga dari Kota Pangkalpinang hingga KPU Pusat. Inilah pentingnya kita melakukan open bidding, jadi dari mana pun seluruh NKRI bisa ada peluang yang sama,” jelasnya.
Tahapan terdekat adalah pengumuman hasil seleksi administrasif yang dijadwalkan pada Selasa (25/11/2025).
“Jadi dari upload dokumen ke sistem yang telah mereka submit, itu akan kami seleksi administrasinya. Jadi nanti akan diumumkan oleh Pansel, siapa yang lulus seleksi administrasi,” terangnya.
Setelah itu, peserta yang lolos akan masuk ke tahapan penulisan makalah dan penyusunan bahan presentasi pada 26 November 2025, dilanjutkan assesment test, penelusuran rekam jejak, wawancara akhir, rapat pansel, hingga pengumuman final pada 9 Desember 2025.
“Ada seleksi individu, seperti kemampuan dan kompetensi. Nanti akan kita dapatkan tiga besar, lalu diserahkan ke Gubernur kiranya siapa yang berhak atau mampu untuk duduk dalam suatu jabatan,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply