Inilah Daerah yang Parkirkan Dana di Bank Disorot Menkeu Purbaya, Bangka Belitung Masih Simpan Dana APBD di Bank Rp 2,10 Triliun

PANGKALPINANG,  LASPELA–Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kepala daerah yang main aman, menyimpan sejumlah dana APBD di Bank termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga kuartal III-2025, Menkeu Purbaya menyebut, banyak daerah yang serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) rendah hingga kuartal III-2025. Akibatnya menghambat sejumlah program pembangunan di daerah tersebut.

Menkeu Purbaya membeberkan beberapa daerah yang memiliki simpanan besar di perbankan. Ternyata, Pemprov DKI adalah juaranya. Provinsi yang kini dipimpin mantan Seskab, Pramono Anung itu, memarkir dana Rp14,6 triliun di bank. Disusul Pemprov Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun, Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun, Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun, Provinsi Sumatra Utara Rp3,1 triliun, Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun. Dan, Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun dan Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun.

“Rendahnya serapan, memperbesar duit simpanan dari pemda-pemda itu, menganggur di bank. Jumlahnya sampai Rp 234 triliun. Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Menkeu Purbaya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ke depan, Menkeu Purbaya mengimbau seluruh pemda yang masih lelet serapan anggarannya, bisa segera berbenah. Para kepala daerah perlu memberikan atensi lebih kepada tata kelola keuangan berintegritas. Karena menyangkut kepercayaan investor serta masyarakat.

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp712,8 triliun atau setara 51,3 persen dari total pagu sebesar Rp1.389 triliun. Atau lebih rendah 13,1 persen ketimbang September 2024.

“Artinya, perputaran ekonomi di daerah menjadi lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7 persen. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal, hanya Rp58,2 triliun. Turun lebih dari 31 persen. Akibatnya apa, pembangunan dan lapangan kerja menjadi seret,” jelas Menkeu Purbaya. (*/net/rel)