Jadi Permasalahan Serius, Disnakerperindag Ungkap Lebih dari 8.600 Orang di Bangka Nganggur

SUNGAILIAT, LASPELA — Jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka tercatat mencapai 8.600 orang atau sekitar 4,91 persen dari jumlah penduduk.

Dari total lebih dari 343 ribu jiwa penduduk Bangka, sebanyak 260 ribu diantaranya merupakan angkatan kerja atau sekitar 77 persen.

Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakerperindag Bangka, Insyira Subagia mengatakan tingginya angka pengangguran ini merupakan salah satu permasalahan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah daerah.

“Akibat tingginya pengangguran tentu saja akan berdampak pada ekonomi kita, terutama tingkat kemiskinan itu akan meningkat, termasuk juga tingkat kriminalitas kita,” kata Insyira, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, apabila tidak segera ditangani dengan langkah bijak, kondisi ini akan menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.

“Nah ini harus kita sikapi dengan segera dan bijaksana, karena tingginya pengangguran ini dampaknya sangat merugikan daerah kita,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program inovasi yang bersifat kolaboratif.

Salah satunya dengan memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Setelah menjalani pelatihan, para peserta tidak hanya dibekali dengan keterampilan, tetapi juga dengan sarana dan prasarana penunjang.

Dengan begitu, mereka tidak selalu bergantung pada lapangan kerja di perusahaan, melainkan bisa mandiri dengan membuka usaha sendiri.

“Program ini sangat meringankan beban pemerintah daerah dan juga perusahaan. Misalnya, ada 40 orang yang kita latih, maka dampaknya bisa dirasakan hingga 120 orang, tentunya ini akan mengurangi angka pengangguran di daerah kita,” ujarnya.

Dengan adanya peluang kerja mandiri yang didukung pemerintah daerah, masyarakat bisa merasakan manfaat kemerdekaan secara nyata dalam bentuk kemandirian ekonomi.

“Intinya, ini bukan hanya soal bekerja di perusahaan, tetapi bagaimana masyarakat bisa bekerja secara mandiri dengan support dari pemerintah daerah,” tukasnya. (mah)