PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta menyebutkan, dalam memaknai HUT ke-80 RI ini yang paling penting adalah stabilitas hukum, kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan investasi dan stabilitas mengenai anggaran.
“Hal ini menurut saya yang penting, sekarang kita berbicara apapun selalu banyak yang berbunyi adanya kecemburan fiskal dari daerah menuju pusat, seperti terjadi di Riau, Aceh dan sebagainya. Tentu hal ini momentum kita untuk merefleksi diri pemerintahan pusat sampai ke daerah untuk menerapkan sistem yang paling terbaik, karena sampai sekarang kita selalu gonta-ganti sistem akhirnya tidak jelas arah pembangunan kita,” katanya usai menghadiri rapat paripurna istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di DPRD Babel, Jumat (15/8/2025).
Dikatakan Edi, HUT ke-80 Republik Indonesia bukan usia yang muda lagi, apalagi dalam sambutannya Presiden Prabowo Subianto menyebutkan sebagai landasan visi pemerintahan, Asta Cita adalah delapan program prioritas yang menjadi landasan visi dan misi pemerintahan Presiden dalam membangun Indonesia ke depan.
Program ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan dan energi, hingga penguatan pertahanan negara dan lain sebagainya.
“Apa yang disampaikan Pak Presiden tadi dalam sambutannya, menurutnya saya sudah seharusnya menjadi kerangka sistem untuk Republik Indonesia ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam sambutan Presiden sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, sudah 3,1 juta hektar dari 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan ditertibkan. Setelah ini Pemerintah Pusat akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan.
Kendati demikian, di lain pihak masih banyak masyarakat yang tidak kebagian tanah, bahkan tidak ada akses untuk sumber daya alam, dan ini terjadi di desa-desa.
“Menyikapi hal ini sekiranya memaknai HUT ke-80 RI, Pak Presiden bisa menerapkan sistem yang terpakai sampai 80 tahun ke depan,” cetusnya
“Dan kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah kepemimpinan Pak Gubernur Hidayat Arsani harus bisa merujuk benar terhadap peraturan-peraturan pemerintah pusat, lebih konsentrasi lagi terhadap anggaran disesuaikan dengan RPJMD beliau sendiri,” tegas Politisi Partai Nasdem ini.
Disampaikan Ed, pihaknya juga meminta kepada Gubernur Babel untuk mengawasi kinerja-kinerja disetiap OPD lingkup Pemprov Babel.
“Karena sebagai administratif struktural tertinggi di Bangka Belitung ini, beliau tidak boleh menerima hasil kinerja OPD, tapi beliau yang mengarahkan OPD, baru disesuaikan dengan arah kebijakannya,” jelasnya.
Selain itu dalam sambutannya Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan sebuah janjinya sebagai Kepala Negara untuk menjamin kemerdekaan yang utuh untuk warga negara dengan memberantas korupsi di Indonesia sebagai masalah besar di Tanah Air.
Presiden menyebutkan perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi. Ada di setiap instansi dan organisasi pemerintah, juga di BUMN dan BUMD. Dirinya berkewajiban untuk menegakkan hukum demi keselamatan bangsa.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Babel mendukung apa yang menjadi target dan pencapaian daripada pemerintahan pusat.
“Semoga apa yang disampaikan Pak Presiden ini akan dimulai di pemerintah pusat dan kita di daerah tinggal mengikuti,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply