Pemkab Basel Targetkan PAD Tahun 2025 Rp100 Miliar, Naik Dibandingkan Tahun Lalu 

Kantor Bakuda Pemkab Basel

TOBOALI, LASPELA – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakuda) menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp100.722.354.707.

Target tahun ini naik jika dibandingkan tahun 2024 kemarin sebesar Rp83.411.705.325 dengan realisasi Rp68.054.717.103 atau 81,59 persen.

Kabid Pendapatan Daerah, Susanti, Senin (2/6/2025) mengatakan untuk sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan.

“Kalau untuk retribusi pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan dari pendapatan lain-lain PAD yang sah,” kata Susanti, Senin (2/6/2025).

Sementara untuk sumber pendapatan yang paling besar sumbang PAD, ia mengatakan dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Paling besar di sektor PBJT tenaga listrik yakni pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik. Pajak ini diterapkan pada penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi tenaga listrik oleh pengguna akhir. Serta pajak Opsen PKB yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan BBNKB akan dikenakan ketika kendaraan berpindah kepemilikan, ini berlaku untuk kendaraan baru maupun bekas,” terangnya.

Baca Juga  Dari Ganja Beralih ke Sabu, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polisi 

Saat disinggung pencapaian realisasi sampai triwulan pertama, Susanti menyebutkan sudah mencapai 21,48 persen.

“Realisasi PAD Tahun 2025 di triwulan pertama sebesar Rp18.701.385.108, alias Rp 18,7 miliar dengan persentase sebesar 21,48 persen,” ucapnya.

Menurut Susanti, peluang meningkatkan PAD sangat terbuka lebar dan ia optimis bisa mencapai itu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.

“Upaya peningkatan PAD, dibentuknya Tim Satgas PAD, Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Desa dalam penagihan Tunggakan Piutang PBB dan kita optimis,” pungkas Suanti. (pra)

Leave a Reply