Namun diingatkan Gubernur Hidayat Arsani, kelonggaran jam kerja bukan berarti menyurutkan tugas utama para pegawai. Sebaliknya, ia inginkan hal ini menjadi semangat baru bagi para pegawai guna mengejar pembangunan di Negeri Serumpun Sebalai.
Terlebih kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga Rp200 milar lebih. Dirinya tak ingin defisit ini akan mempengaruhi pendapatan ASN dalam menerima tunjangan.
“Ini masih dikaji, tapi saya berharap TPP jangan sampai dipotong,” ungkapnya, seraya mengisyaratkan akan melakukan efisiensi terhadap anggaran pengadaan kegiatan pengerjaan fisik yang dikurang penting dapat ditunda dulu.
Lebih lanjut, ia berharap para pemimpin perangkat daerah dapat terbuka dan transparan, jangan mau terlibat politik.
“Kemudian berkenaan mutasi tetap akan dilaksanakan mengingat banyaknya jabatan yang kosong peninggalan kepemimpinan pemerintahan sebelumnya,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply