Pengaturan tata niaga pertimahan berkelanjutan ini menurut pria yang akrab disapa BPJ ini melalui pengaturan harga patokan timah (HPM), memberikan ruang kepada masyarakat melalui pemberian IPR sebagai legalitas dalam bekerja, optimalisasi PNBP dan royalti bagi daerah.
Agar proses pengaturan tata niaga pertimahan berkelanjutan ini dapat terlaksana dengan baik, maka harus ada kolaborasi semua pihak.
“Sebagai mineral strategis kita harus manfaatkan betul peluang ini untuk pengaturan tata niaga pertimahan berkelanjutan. Agar terlaksana dengan baik, maka ini tidak hanya tugas pemerintah, namun juga bagian dari tugas masyarakat, pelaku pertimahan, akademisi, dan medis massa”, tutupnya.(wan)
Leave a Reply