SUNGAILIAT, LASPELA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) masih berupa untuk melobi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden terkait efesiensi anggaran.
Hal itu juga dibahas saat Musyawarah Nasional (Munas) PHRI di Puncak Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu.
Ketua PHRI Bangka, Alvonsus Abi mengharapkan adanya titik terang terkait permasalahan tersebut.
“Masih berupaya lobi dengan DPR kemudian ke presiden. Kami sih tidak tahu, tapi mudah-mudahan ada harapan positif,” katanya, Selasa (18/2/2025)
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh PHRI di Bangka, namun di seluruh PHRI di Indonesia.
“Untuk daerah pariwisata dan kota-kota besar seperti Jakarta, Bali mungkin tidak begitu merasakan, tapi kalau seperti di Bangka ini sangat signifikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa okupansi (keterisian) hotel di Bangka dinilai sangat rendah, yakni sebesar 5 persen.
“Kalau Bali tingkat okupansi 50 sampai 60 persen saja menjerit, apalagi kita yang masih di bawah 10 persen,” sebutnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang instruksi presiden terkait dengan efisien anggaran.
“Untuk pemerintah jangan terlalu egois untuk menentukan suatu peraturan, coba dikaji dulu pelajari dulu sedemikian rupa. Boleh saja efesiensi tapi lihat dulu dampaknya seperti apa,” pintanya. (mah)
