PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Sugito menyebut bahwa satu kata kunci untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Babel adalah transformasi ekonomi yang Berkelanjutan.
Hal ini dikemukakannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama stakeholder terkait Pembahasan Pertumbuhan Ekonomi Babel 2025 di Ruang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (6/1/2025) siang.
“Saya mencermati tiap paparan oleh mitra baik itu Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Babel, maupun masukkan dari akademisi yang hadir di sini, bahwa kita tidak bisa begini terus, kemudian saya temukan kata kunci yakni transformasi ekonomi Berkelanjutan di Babel,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari masukan-masukan yang telah dikemukakan tadi, transformasi ekonomi berkelanjutan ada 3 hal, pertama sektor pertambangan, sektor non pertambangan, dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tiga hal ini yang selalu pihaknya gelorakan, yang menjadi bagian upaya yang harus dilakukan.
“Jika melihat kebijakan pusat, kepemimpinan Presiden yang banyak berkaitan erat dengan Babel baik swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya. Pemikiran saya, dalam tataran implementasi, kiranya menjadi renungan dan bisa dikawal untuk perubahan di Babel,” kata Sugito.
Untuk mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan tersebut, diungkapkan Sugito ada empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama adanya kebijakan yang berpihak terhadap transformasi ekonomi berkelanjutan, bisa berupa regulasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berupa program dan kegiatan kerja Kepala Daerah, dituangkan dalam Goal 5 tahun ke depan.
Kemudian hal kedua menurut Sugito yaitu perlunya perubahan mindset masyarakat, tak hanya retorika, namun melakukan action, walaupun menurutnya hal ini sulit, namun tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Babel.
“Ketiga revitalisasi kelembagaan dan budaya aparatur. Bagaimana lembaga kepariwisataan itu mengelola tetapi menjadi satu. Misalnya saat ini di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) sendiri ada 4 sektor, tentu evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perlu menjadi masukan ke depan, untuk menyinergikan dan mengolaborasikan, sehingga kelembagaan di Kep. Babel bisa lebih efektif. Saya tidak melihat sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi goalnya kita kemana. Kalau tematik kepariwisataan, kita lakukan operasional mapping, mestinya kita liat goal yang ingin dicapai, mendistribusikan, jika ada aksesibilitas yang perlu dibangun,” tuturnya.
Keempat menurutnya perlu ada keberpihakan anggaran, sehingga sektor apa yang ingin diunggulkan bisa tepat sasaran.
“Jika ingin bangun pertanian, swasembada pangan, kami menawarkan masukan kegalauan petani pertama soal modal, kedua ketika gagal siapa yang menjamin, jika berproduksi siapa pembelinya/ memastikan offtaker, Pemerintah dengan dukungan politik bisa hadir misalnya melalui subsidi pupuk atau permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” terangnya.
Kendati perannya sebagai Pj. Gubernur Babel ada keterbatasan waktu untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, namun dirinya berharap masukkannya ini bisa diterapkan di dasar kebijakan, sebagai acuan bagi kepala daerah terpilih dan dukungan politik dari DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Pj. Gubernur, BPS Babel, BI Perwakilan Babel, dan pihak akademisi untuk menyusun langkah preventif agar ekonomi di Babel tidak terjun bebas dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. (chu)
