JAKARTA, LASPELA- Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya menegaskan sektor pertambangan merupakan pilar penting investasi hilirisasi Indonesia.
Hal ini diungkapkannya saat menjadi pembicara di Indonesia Minning Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Acara tersebut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS, Sutta Dharmasaputra, serta perusahaan tambang BUMN dan swasta.
Pada kesempatan tersebut, Bambang Patijaya mengungkapkan, sektor pertambangan merupakan pilar penting dengan nilai hampir 98 persen dari seluruh nilai investasi hilirisasi Indonesia.
“Investasi harus dan wajib hukumnya berkualitas dan berkelanjutan, tidak terputus hanya pada produk intermediate saja” ujarnya.
Komisi XII DPR RI akan selalu mengambil peran dalam mendorong perumusan kebijakan hilirisasi, swasembada dan transisi energi, serta penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance).
Ia juga menekankan bahwa industri pertambangan adalah tulang punggung dari pendapatan negara, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pertambangan merupakan sektor dengan harapan besar untuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Terkait hilirisasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada kesempatan tersebut mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo juga berfokus kepada hilirisasi.
Sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah, maka Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mempercepat upaya hilirisasi, khususnya di sektor ESDM.
Bagi pemerintah, Hilirisasi dipertimbangkan sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi lebih dari 8%. Untuk mencapai itu, Pemerintah telah membuat Peta Jalan Industri Hilirisasi, yang mencakup 28 komoditas hilirisasi.
Dari total investasi USD618 miliar, 91% ada di Kementerian ESDM. Maka dari itu, Presiden Prabowo membetuk Satgas Hilirisasi untuk percepatan perizinan penciptaan nilai tambah komoditas, yang diketuai oleh Menteri ESDM.
“Hilirisasi ini sebagai bahan penting dalam rangka mendorong penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Di Satgas ini kita akan membuat sefleksibel mungkin, dengan tetap tidak menabrak aturan, agar mampu kita merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha,” ungkap Bahlil.(*)
