Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar USD 280 miliar untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30% bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.
“Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” imbuh Mari.
Sementara itu Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan bahwa PLN sebagai tulang punggung kelistrikan di Indonesia telah secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana investasi hijau untuk mendukung visi swasembada energi. Oleh sebab itu, PLN terus menggalang pembiayaan hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.
Leave a Reply