“Karyawan PT Timah itu ada 4000 lebih, ribuan tenaga outsourcing, belum keluarga dan tanggunggan yang juga masyarakat Bangka Belitung, ada juga masyarakat Bangka Tengah. Kita juga segera mengirim surat untuk menggelar audiensi dengan DPRD Babel,” terangnya lagi.
Pihaknya mempertanyakan DPRD Babel sebagai sebagai sebuah lembaga yang terhormat yang mempunyai fungsi utama sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan (kontrol), dimana fungsi legislasi sebagai pembuat peraturan daerah, justru anggota yang terlibat didalam Pansus Penambangan Beriga yang berbicara tanpa berpijak dengan aturan aturan yang ditetapkan, misalnya Perda Zonasi.
“IKT berharap semua pihak bisa saling menghormati, saling mendukung, saling memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku, bukan sebaliknya justru mengadu domba PT Timah dengan masyarakat,” sebut Riki.
Ia menambahkan, bahwa karyawan PT Timah juga merupakan bagian masyarakat Bangka Belitung yang juga memiliki hak yang sama untuk didengarkan aspirasinya oleh para pemangku kepentingan.
Leave a Reply