Beliadi Tepis Defisit Karena Honorer, Tetapi…

PANGKALPINANG, LASPELA — Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi Partai Gerindra, Beliadi, turut menyikapi defisit pada postur keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Beliadi menepis, jika jumlah honorer di Pemprov Babel menjadi penyebab terjadinya defisit di APBD 2024. Tetapi dikarenakan beberapa faktor krusial. Salah satunya kasus tata niaga pertimahan.

“Imbasnya sektor ekonomi lain tidak tumbuh. Maka dari itu, kalau mau tidak defisit, kita harus kuat peralihan ekonomi dari timah ke sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lain,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Babel periode 2019-2024 ini, Sabtu (28/09/2024).

Rentetan akibat dari sektor pertimahan ini, lanjut Beliadi, daya kemampuan masyarakat membayar pajak menjadi lemah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai. “Lalu hasil dari pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) tahun 2025 ini ada opsional 65 persen akan dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, nah inilah pemicu defisit sebenarnya,” papar Beliadi.

Kendati begitu, Beliadi tidak mempermasalahkan jikalau rekan sesama di legislatif ingin mengkoreksi kehadiran honorer aktif di Pemprov Babel saat ini. Hanya saja, jangan sampai membuat masyarakat berasumsi bahwa kehadiran honorer jadi pemicu utama terjadinya defisit anggaran.

“Aku tetap mendukung kawan-kawan (DPRD Babel), tapi yang perlu disadari kita harus bekerjasama bagaimana eksekutif itu bisa menumbuhkan ekonomi baru atau melakukan peralihan ekonomi,” tegasnya.

Legislator dapil Belitung-Belitung Timur ini juga menyarankan beberapa solusi untuk bisa mendongkrak PAD Babel, sekaligus menekan defisit anggaran saat ini. Semisalnya di sektor perkebunan, dimana salah satunya bisa mendorong terciptanya Perkebunan Sawit Rakyat.

“Buatkan program-program terkait itu (Perkebunan Sawit Rakyat), begitu juga dengan sektor pertanian lain. Bagaimana kita menyediakan pupuk subsidi, bagaimana kita menyiapkan program mengenai hal itu, sama juga di sektor perikanan dan perdagangan lain,” sebutnya.

Selain itu, dikatakan dia, bahwa pihaknya saat ini juga sedang mengecek kembali produk-produk turunan dari perkebunan kelapa sawit yang bisa di jadikan PAD, sehingga pemprov Babel tidak hanya dalap PAD dari dana bagi hasil CPO saja.

“Bagaimana dari produk turunan lain juga kita dapat bagi hasil, macam dari briket dan lain-lain. Ini harus disadari, kita jangan sampai melihat honor masalah satu-satunya, tidak. Masalah di Babel terkait defisit anggaran ini begitu kompleks,” jelas Beliadi.

Disamping itu, Beliadi menjelaskan, bahwa eksekutif dan legislatif juga sedang berjuang untuk kenaikan royalti ekspor timah yang diterima Babel sebagai daerah penghasil dari 3 persen ke 10 persen.

“Sehingga nantinya diharapkan dari kenaikan royalti ini dapat menambah PAD untuk Babel. Sekarang sudah berproses di Kementerian Keuangan, ini salah satu juga cara kita mengantisipasi defisit anggaran di Babel,” tegasnya.(chu)