“Kita dari Demokrat tidak ada larangannya untuk menggadaikan SK tersebut,” ucapnya, Rabu (18/9/2024).
Kendati demikian, ia tetap mengingatkan kepada dewan terpilih khususnya dari Demokrat agar mengkaji ulang apabila ingin mengadaikan SK tersebut. Walaupun dari DPP sendiri tidak mengeluarkan instruksi mengenai larangan gadai SK ke bank.
“Mengenai adanya larangan gadai SK dari PDIP, itu kan untuk internal mereka saja, sedangkan DPP Demokrat tidak mengeluarkan intruksi tersebut,” ucapnya.
Ia mengimbau, pertimbangan gadai SK ke Bank bukan tanpa alasan karena harus berkonsultasi dulu dengan Sekretaris DPRD Basel dulu.
“Lebih baik dipertimbangkan dulu, karena dengan adanya hutang di bank sudah pasti gaji perbulan mereka akan ikut terpotong setiap bulannya,” terang Samson.
Mengenai hal tersebut Samson juga menyebutkan, bahwa pada tahun 2025 nanti dari sedang ke rendah artinya terjadi penurunan sekitar Rp3 juta-an.
“Untuk lebih jelasnya ada di Sekwan,” ungkap Samson.
“Jadi saya mengimbau agar mengkaji ulang apabila ingin menggadaikan SK tersebut ke Bank, yang dikhawatirkan anggota dewan tersebut tidak terbayar hutang tersebut,” tambahnya. (pra)
Leave a Reply