PANGKALPINANG, LASPELA – Meski di tahun 2024 defisit anggaran, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Safrizal ZA menyebutkan bahwa untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tetap berjalan.
“Pengerjaan pembangunan harus tetap jalan, karena hal ini merupakan instrumen anggaran dalam pemenuhan sektor publik bagi masyarakat,” ujarnya Gubernur Safrizal di Pangkalpinang, Jumat (26/1/2024).
Diakui Safrizal, banyaknya pengurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran (TA) 2024 dikarenakan untuk Pemilu dan membayar utang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Keuangan kita sebagian digunakan untuk Pemilu karena ini konstitusional dan prioritas utama kita. Selain itu kita juga harus membayar utang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ada Rp80 miliar yang harus kita bayar, jadi kita ada pengurangan di tahun ini,” katanya.
Namun demikian, dirinya bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Babel akan membuat skenario mana yang harus diprioritaskan duluan.
“Kita akan membuat skenario mana yang harus diprioritaskan duluan dan pelaksanaan yang di belakang sambil kita memenuhi kekurangan uang misalkan dengan restrukturisasi pinjaman dari SMI yang harusnya di bayar Rp80 miliar itu akan di nego setengah dulu tahun ini dan separuhnya tahun depan sehingga sektor ril bisa berputar dan teknis pembayaran bisa dimasukkan ke tahun kontrak,” jelasnya.
Disampaikan Safrizal, utang SMI kalau bisa kita nego sebagian tahun ini dan sebagian tahun depan, bukan multiyears tapi penundaan pembayaran, semoga bisa disepakati dengan pihak ketiga agar ekonomi Babel tetap bergerak.
“Skenarionya ini sudah kita buat dan kita atur manajemennya mana yang harus kita laksanakan di awal, tengah dan akhir agar uang defisit ini bisa di atur agar semua project bisa dijalankan,” tuturnya.
Ia menambahkan, disamping itu Pemprov Babel juga akan memenuhi sektor publik meski harus mengurangi banyaknya perjalanan dinas, karena pembinaan dan pemberdayaan itu harus dikedepankan.
“Kita memiliki kewajiban dalam APBD itu untuk memenuhi sektor publik meski yang harus kita kurangi itu perjalanan dinas saya potong 40%. Jadi kepala dinas tahun ini akan banyak di kantor karena kita tetap prioritaskan yang penting dulu lebih banyak ke pembinaan dan pemberdayaan, dan yang tidak kita terima tahun ini akan kita salurkan ke tahun depan,” tutupnya.(chu)
