JAKARTA, LASPELA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi dan Heryawandi bersama instansi terkait di Pemprov Babel mendatangi kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta. Kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk menambah kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite bagi Nelayan Kep. Babel. Hal ini dilakukan, mengingat karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang berdiam di pulau-pulau kecil di wilayah Babel khususnya nelayan yang berada di Selat Nasik Belitung dan di Penutuk Bangka Selatan terkait kebutuhan untuk penambahan kuota Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (pertalite) untuk Nelayan.
“Bangka Belitung saat ini merupakan maskot tonggak awal ASEAN Blue Economy yang membantu mempromosikan potensi kekayaan maritim tentunya hal tersebut, salah satunya harus didukung dengan nelayan yang profesional dalam pembudidayaan, pemanfaatan dan pengolahan potensi hasil laut,” kata Beliadi pada saat rapat bersama, Rabu (02/08/2023).
Ia menambahkan, untuk memberikan dukungan pada nelayan, salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan BBM melalui SPBUN. Di selat Nasik sendiri, sudah memiliki SPBUN dan untuk di Bangka Selatan tinggal petunjuk teknis yang masih dalam proses proses.
“Terkait pendistribusian BBM secara umum baik sekali, hanya saja perlu penambahan kuota 200kl/bulan untuk Solar dan 250kl/bulan untuk pertalite. Sementara SPBUN Bangka Selatan sudah ada tinggal menunggu kelengkapan persyaratan teknis saja,” lanjutnya.
Oleh karenanya, politisi Gerindra ini meminta dukungan BPH Migas untuk dapat berkolaborasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Pemprov Babel, dan Disperindag guna melakukan penambahan kuota BBM bagi nelayan-nelayan yang ada di Pulau Bangka maupun di Belitung.
Menanggapi hal tersebut, Komite BPH Migas, Abdul Halim dan Harya Adityawarman beserta jajaran akan mempelajari dan mengirimkan tim untuk melakukan pendataan dan survei ke lokasi. BPH Migas juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Babel, Pertamina, dan Hiswana Migas sehingga permasalah yang dihadapi nelayan dapat segera di tindaklanjuti secepatnya agar kebutuhan akan BBM dapat segera terpenuhi.
“BPH Migas akan segera melakukan pengawasan dan peninjauan ke lokasi guna melihat realisasi di lapangan agar dapat dilakukan tindakan antisipasi apakah melalui penambahan kuota atau pergeseran antar Kabupaten,” ujar Abdul Halim.
“Terima kasih kepada BPH Migas sudah mau menerima keluhan kami masyarakat Kepulauan ini. Semata-mata ini kami lakukan guna peningkatan ekonomi kerakyatan dan wujud pelaksanaan tugas kami sebagai wakil rakyat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Bangka Belitung,” tutup Beliadi mengakhiri pertemuan. (ril/chu)
