PANGKALPINANG, LASPELA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Heryawandi sekaligus ketua Fraksi Partai Golkar angkat bicara soal wacana Pemprov Babel akan mengambil kebijakan untuk memindahkan kembali kas Daerah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank Sumsel Babel.
Berkaitan hal itu, keinginan PJ Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu untuk mengembalikan kas daerah ke Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) ini mendapat tanggapan dari beberapa pihak.
Sebelumnya, Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin di akhir masa jabatannya, telah memindahkan kas daerah dari Bank Sumsel Babel ke BRI dan tak lama menjabat PJ Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu buka wacana akan kembalikan RKUD ke Bank Sumsel Babel.
Dalam keterangan, Heryawandi saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa dirinya menganggap keinginan Pj Gubernur untuk mengembalikan kas daerah dari Bank BRI ke bank Sumsel Babel yang merupakan Bank Milik daerah sangat logis.
“Bahkan sedari awal kami justru mempertanyakan apa urgensinya pemindahan kas daerah dari Bank Sumsel Babel ke bank BRI secara tiba tiba. Karena itu kami dari Fraksi Partai Golkar mendukung keinginan Pj Gubernur itu mengembalikan kas daerah ke Bank Sumsel Babel,” katanya.
Selain itu, Menurut Heryawandi, dengan mengembalikan kas daerah ke Bank Sumsel Babel tentu tidak akan terlalu rumit, dikarenakan semua pegawai dan OPD sudah memiliki rekening di Bank Sumsel, sehingga secara teknis tidak akan banyak kendala.
Tak hanya itu, saat disinggung soal ancaman interplasi dari Adet Mansur, salah satu anggota DPRD terhadap keinginan Pj Gubernur Babel yang ingin mengembalikan kas daerah ke Bank Sumsel Babel, Heryawandi dengan tegas mengatakan tidak ada urgensinya DPRD menggunakan hak interplasi terhadap hal tersebut.
“Tentang adanya wacana interplasi, saya kira tidak sejauh itu lah, yang diinginkan oleh kawan-kawan di DPRD ini adalah kebersamaan yang lebih baik dalam membangun Babel agar rakyat bisa menatap masa depan nya lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.
“Semestinya masih banyak hal hal lain yg harus menjadi perhatian dan perjuangan kita, seperti bagaimana keberpihakan anggaran kepada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” tambahnya.
Kemudian, Heryawandi juga mengatakan bahwa persoalannya hanya karena kurang komunikasi dan koordinasi.
“Sejak awal pada saat Pj Gubernur Babel dijabat oleh Ridwan Djamaludin, tidak pernah ada rapat koordinasi terkait hal tersebut, kita berharap ini jadi pembelajaran buat kita, semoga Pj yang baru lebih paham tentang pentingnya koordinasi,” ungkapnya.
Dijelaskan Heryawandi bahwa kedudukan DPRD dan Pemprov kan jelas sebagai pemerintahan daerah, maka kita usulkan nanti DPRD dapat menjadwalkan rapat koordinasi yang akan membahas banyak hal pembangunan Babel ini kedepan.
“Tidak hanya persoalan pindah nya pengelolaan kas daerah. Akan tetapi, narasi yang dibangun adalah narasi kebersamaan bukan saling menonjolkan ego,” tutupnya.(*)
