BPJ Sarankan Subsidi BBM Langsung ke Penerima, Hindari Penyelewengan dan Tepat Sasaran

PANGKALPINANG, LASPELA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bambang Patijaya, menyarankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan langsung kepada penerima manfaat, sama halnya dengan skema bantuan sosial dan lainnya.

Menurut pria yang kerap disapa BPJ itu, dengan diberikan langsung pada penerima, subsidi BBM ini akan lebih tepat sasaran karena diterima orang yang memang berhak menerimanya.

“Kita berharap bahwa kuota subsidi yang sudah ditetapkan  pada APBN terkhususnya alokasi Babel ini betul-betul bisa diamankan dan tepat sasaran sehingga bisa menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujarnya, dalam  sosialisasi  Minyak dan Gas (Migas) yang digelar Komisi VII bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Selasa (28/3/2023).

Kegiatan yang digelar di Ballroom Fox Haris Hotel ini, dihadiri ratusan masyarakat. BPJ mengatakan ini sebuah kesempatan baik untuk langsung ke masyarakat menjelaskan fungsi BPH Migas dan Komisi VII.

Politisi Partai Golkar itu tak menampik, ada perdebatan panjang dalam sistem penyaluran subsidi, apakah menyasar langsung ke orangnya ataukah dalam bentuk barang.

Ia menilai,  yang paling tepat ialah menyasar langsung ke orangnya.  “Karena sebetulnya cara yang lebih tepat  itu ialah langsung ke orangnya, kepada pihak-pihak yang dirasakan kurang mampu mereka-merekalah yang diberikan subsidi. Kalau sekarang bansos itukan sudah umum, contohnya ada bansos beras ada bansos pupuk nah itu contoh subsidi barang, maksudnya saya lebih ke orang itu agar tepat sasaran, sehingga kita tidak menghabiskan energi untuk awas mengawasi,” bebernya.

Dengan awas-mengawasi ini dinilainya negara seperti selalu mengawasi rakyatnya dikarenakan mekanisme subsidi yang seperti ini.

“Karena sejak adanya perbedaan harga antara harga subsidi dan ekonomi tentu penyelewengan-penyelewengan itu akan muncul dalam wujud apapun, ini akan pelan-pelam kita perbaiki dan paling penting masyarakat dapat memgerti terkait persoalan penyakuran BBM terutama BBM bersubsidi,” tandasnya. (dnd)