“Hari ini yang kita sampaikan ke DPRD untuk merekomendasikan pencabutan izin HTI PT. APS, terutama Desa Penagan, yang luasnya 4.850 hektar sudah keluar izin 2011, sampai hari ini belum pernah ada sosialisasi kepada masyarakat,” kata Effendy yang juga selalu sekretaris forum penyelamat hutan masyarakat.
Ia mengatakan, bahwa dari hari ke hari pada akhir bulan ini, pihaknya merasa adanya penekanan yang dilakukan pihak perusahaan seperti membuat plang agar masyarakat tidak boleh menggarap dan masuk kedalam lokasi kawasan hutan industri tersebut. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah.
“Saat ini pihak perusahaan melarang warga memanfaatkan dan mengelola area hutan tersebut. Padahal kita hidup di situ, ayah saya sudah 67 tahun dari kecil tinggal di wilayah tersebut dan masih berusaha memanfaatkan hasil dari dalam hutan itu. Sekarang ini masyarakat resah dengan keberadaan perusahaan yang agresif ke masyarakat. Kemaren itu ada masyarakat yang sudah diperingatkan, di SP 1 kan juga dan ada yang dicabut sawitnya,” tutupnya. (wa)
Leave a Reply