SUNGAILIAT, LASPELA — Usai beberapa kali menggelar pertemuan dengan masyarakat, PT Gunung Maras Lestari (GML) akhirnya sepakat untuk membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar dengan membuat kebun plasma.
Hal tersebut disepakati setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak perusahaan, perwakilan masyarakat dari delapan desa, Pemkab Bangka dan BAP DPD RI, di OR Bangka Setara, Kamis (17/6/2021).
Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang disetujui oleh PT GML mulai dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Direktur Utama PT GML, Ramli Sutanegara mengatakan pihaknya bahkan akan menaikan dana Coorporate Social Responsibilty (CSR)yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2021 ini.
“Apa yang dilakukan DPD RI untuk menjembatani ini sangat bagus. Semua yang dituntut oleh masyarakat kita terima, terkait CSR kita akan naikan tapikan harus berkoordinasi dengan perusahaan lain. Karena kita ini menjadi pelopor CRS saja sudah dimusuhi oleh perusahaan lain,” ungkapnya.
Sementara senator DPD RI asal Babel, Ustadz Zuhri menyambut baik adanya pertemuan ini dengan harapan dapat menyelesaikan tuntutan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Kita semua saya rasa poin yang disampaikan ini sangat luar biasa jika ditindaklanjuti. Kalau hasil pertemuan ini dilaksanakan oleh pihak perusahaan, maka dampaknya akan terasa bukan hanya bangka saja tapi babel,” ujarnya.
Kendati disepakati, pihaknya mengatakan akan tetap memantau dan mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini.
“Kami dari DPD RI pasti akan terus memantau perkembangannya karena itu dokumen resmi. Kami harap semua pihak komit dengan kesepakatan ini,” tuturnya.
Ustadz Zuhri juga meminta pemerintah daerah untuk mengawal komitmen tersebut dengan serius agar bisa membantu masyarakat.
“Sekarang kuncinya ada di pemerintah daerah karena yang melakukan pengawasan itu pemda,” pintanya.
Sementara Perwakilan Desa, Andri mengatakan pihaknya akan terus mengawal setiap poin yang disepakati bersama tersebut.
“Kami akan kawal terus, karena kami yakin masalah perkebunan ini pasti ada di setiap desa dan mereka memiliki masalah tersendiri,” ujarnya.
Untuk itu ia meminta setiap pihak untuk cepat menindaklanjuti kesepakatan bersama ini karena demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita minta pemprov, pemkab dan instansi lain yang terkait untuk melaksanakan dan menindaklanjuti ini demi kesejahteraan masyarakat, apalagi masa pandemi seperti ini,” pungkasnya.(mah)
