PANGKALPINANG,LASPELA – Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menentang keras rencana Pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, dan menugaskan Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk melaksanakan kebijakan impor tersebut.
Presidium Pimpinan Nasional PPI Ian Zulfikar, mengungkapkan beberapa alasan penolakan yang dilayangkan oleh mereka. Berdasarkan data Bulog, saat ini masih terdapat sisa beras impor tahun 2018 lebih dari 200 ribu ton.
“Saat ini justru sedang masa permulaan musim panen raya yang pertama, pada bulan September-Oktober 2021 nanti akan berlangsung panen raya yang kedua, sehingga secara keseluruhan membuat stok beras nasional cukup dan aman untuk menjaga stabilitas harga beras,” kata Ian dalam rilis yang diterima Laspela.com, Rabu (17/3/2021).
Dengan data-data tersebut, menurut Ian, alasan impor beras demi menjaga keamanan stok beras nasional dan menjaga stabilitas harga beras yang disebutkan pemerintah, adalah alasan atau argumentasi klasik yang tidak relevan dengan keadaan sekarang.
“Impor beras 1 juta ton tersebut pasti merugikan petani, karena nyata-nyata akan menekan harga gabah hasil petani. Kebijakan impor tersebut justru menjadi pukulan ekonomi bagi petani di negeri sendiri,” ujar Ian.
Untuk itu,ditegaskannya, PPI mendesak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan untuk membatalkan kebijakan impor beras 1 juta ton demi melindungi kepentingan petani.
“Petani adalah golongan profesi yang rentan secara ekonomi untuk tergeser statusnya menjadi kelompok miskin,” pungkasnya. (**)
