Oleh: Nopranda Putra
*Jangan Sampai RT RW Jadi Bulan Bulanan Warga
TOBOALI, LASPELA – Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPPAPMD) kabupaten Bangka Selatan (Basel), Herman berdalih kedatangan puluhan RT/RW dari tiga Kelurahan se Kecamatan Toboali ke kantor Dinsos adanya mis komunikasi antara kelurahan, RT/RW dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) mengenai kriteria penerima BLT Rp 600 ribu selama tiga bulan.
“Mis komunikasi antara lurah, RT RW dan TKSM mngenai kriteria yang mendapatkan BLT,” kata Herman, Senin (11/5) disela sela aksi damai puluhan RT RW di halaman kantor Dinsos.
Bahkan ia tidak meyakini data yang dikumpulkan RT RW di Tiga Kelurahan di Toboali sebanyak 11.000 itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau kriteria diterapkan saya tidak yakin 11.000 yang sudah terdata menurut versi mereka sesuai dengan kriteria itu. Karena yang diluar Basis Data Terpadu (BDT) itu ada 11.000 Kk tapi tidak jelas, kita belum tahu kriteria yang mereka data itu,” sebutnya.
Jangan Sampai RT RW Jadi Bulan Bulanan Warga
Sementara, perwakilan massa Junaidi Hasta mengatakan kedatangan massa ke kantor Dinsos Basel ingin pertanyakan masalah BDT penerima BLT dampak covid-19.
“Kedatangan kita terkait masalah data penerima BLT dan PKH tidak sinkron dengan apa yang kami kirimkan ke Kelurahan melalui TKSM dari 11.000 dari tiga kelurahan belum ada kabar untuk penyaluran BLT,” tandas Junaidi yang juga Ketua RT 04 RW 06 Kelurahan Tanjung Ketapang.
Ia menyebutkan kedatangan RT RW ini untuk meminta kejelasan, karena akui dia ketua RT RW jangam sampai jadi bulan bulanan warga terkait BLT itu.
“Sedangkan kita jadi bulan bulanan warga, Kita tidak mau pegang bola panas, maka kita datng kesini untuk memastikan 11.000 data itu apa akan di cover pemkab atau tidak. untuk di Kelurahan Tanjung Ketapang saja hanya 89 orang yang mendapatkan BLT,” sebutnya. (Pra)
