Oleh : Wina Destika
TOBOALI, LASPELA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, membuka rapat koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung, Kamis (13/2/2020) di Hotel Marina, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.
Kegiatan yang mengangkat tema “Pemberdayaan Sumber Daya Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Berbasis Ekonomi” ini merupakan rakor teknis untuk menyinergikan program yang ada di Diskominfo Bangka Belitung dengan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung dan juga akan berkoordinasi terkait dengan beberapa isu nasional maupun tingkat daerah.
“Diskominfo saat ini ditugaskan untuk mempersiapkan jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N Lapor, Sertifikasi Elektronik dan juga pemerintah pusat menunjuk Diskominfo sebagai Government Public Relations (GPR), juru bicara pemerintah daerah,” kata Sudarman dalam sambutannya.
Oleh karenanya, Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan Diskominfo kabupaten/kota. Misalnya, di bidang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
“Ada aplikasi yang dibangun bisa kita gunakan secara bersama dengan kabupaten/kota, jadi lebih efisien,” ujarnya.
Lebih jauh, Sudarman menjelaskan bahwa saat ini ada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan dirinya berharap aplikasi ini dapat digunakan di Bangka Belitung.
“SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat nilai BB, SAKIP juga berkaitan dengan pemerintah daerah dan saya harap nilai rapor SAKIP ini bisa ditingkatkan. Selain itu, reformasi birokrasi juga masih kurang bagus, di rapat ini akan kita bahas dan sinergi kita diarahkan ke tujuan yang sama dan menyamakan frekuensi,” tuturnya.
Mengenai pemahaman tugas Diskominfo, Ia menyebutkan salah satunya untuk mengelola aliran data supaya lancar, bisa melalui internet dan SPBE tidak akan berhasil kalau aliran data itu tidak bagus.
“Oleh karena itu, dibutuhkan supporting OPD lain termasuk Bappeda untuk memahami fungsi dan tugas Diskominfo termasuk di bidang statistik, kita ditugaskan pemerintah sebagai wali data sektoral, jadi data yang ada sekarang banyak yang tidak sama karena masing-masing menciptakan data sendiri,” jelasnya.
Dengan adanya wali data, diharapkan ke depannya tidak ada lagi data yang berbeda, hanya satu data. Mulai dari tingkat desa hingga ke pusat sehingga tingkat akurasi dan validasi reliable data dipercaya, agar kita membangun daerah dengan perencanaan data yang valid dan reliable lebih mengena pada target sasaran.
“Saat ini banyak sekali cyber hoax, peran ini ada juga di Diskominfo. Kita dipercaya oleh pusat melalui Badan Siber dan Sandi Negara bahwa Diskominfo ditunjuk mengelola persandian dan siber. Ini kita kekurangan pendanaan juga kurang SDM, untuk melaksanakan ini, saat ini tak bisa dipungkiri berita hoax itu sangat banyak, bisa mencapai ribuan berita hoax, kita cegah melalui siber ini,” ungkap Sudarman.
“Jika kita sudah bekerja maksimal namun tak ada publikasi, akhirnya masyarakat menilai kita belum bekerja, menjadi tugas Diskominfo untuk mempublikasikan ini. Kementerian Kominfo menugaskan kita menjadi satu satunya pintu informasi,” lanjut Sudarman.
Acara rakor ini diikuti oleh peserta kurang lebih 50 orang yang terdiri dari Diskominfo Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung dan Bappeda Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan Kementerian Kominfo RI, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.rill/(wa)
