SUNGAILIAT, LASPELA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Parulian menyatakan sikap menolak permintaan PT Pulomas Sentosa untuk menurunkan retribusi penjualan pasir ke daerah dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.000 per ton.
Menurutnya pihak PT Pulomas harus mendukung pembangunan daerah dengan cara menyumbangkan atau membayar retribusi sesuai aturan pemerintah.
“Jika mereka (PT Pulomas) mengaku rugi, yang namanya bisnis kalau rugi jangan dikerjakan lagi. Saya tidak setuju dengan penurunan itu,” ungkapnya, Senin (02/09/19).
Menurutnya, pemerintah jangan hanya melihat permohonan tersebut saja tapi juga harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi yang ada.
“Kalau bisa pemerintah minta ditambah lagi jadi 4.000 atau 5.000, itukan buat rakyat juga, bukan untuk bupati ataupun oknum lainnya. Pasti mereka (PT Pulomas) ada untungnya,” ungkap Parulian.
Ia menambahkan dengan meningkatnya PAD menunjukkan kinerja yang baik terhadap Bupati dan pimpinan daerah sehingga Bupati Bangka harus tegas dalam mengambil keputusan.
“Kita sayang sama bupati kita ini, jangan sampai nanti ada pemanggilan – pemanggilan seperti bupati-bupati terdahulu,” imbuhnya.
Saat ini justru nelayan setempat yang menjadi korban dengan pendangkalan alur muara air kantung yang menjadi tanggung jawab PT Pulomas dalam mengeruk pasir sehingga bisa dilalui oleh kapal-kapal nelayan.
“Kita lihat sekitar dua hari lalu, kapal nelayan tidak bisa keluar masuk karena pendangkalan. Pulomas juga mungkin sudah setengah-setengah gali muara ini,” sindir Parulian.
Sementara itu, Bupati Bangka, Mulkan mengatakan masih menunggu hasil audit dari timnya untuk mengevaluasi PT Pulomas Sentosa.
“Saat ini kita masih menunggu hasil tim audit kita, kita akan evaluasi, apapun hasilnya akan kita perhitungkan apakah dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.(mah)
