MUNTOK, LASPELA – Momentum Hari Anak Nasional ( HAN ) 2018 dimanfaatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Launching Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak ( KLA ) di Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Rabu ( 24/10/2018 ) pagi.
Launching Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak ( KLA ) ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Bangka Barat Markus, SH, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama wujudkan KLA oleh Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB ) Kepulauan Bangka Belitung, Dra. Susanti, Kajari Bangka Barat Neva Sari Susanti, Kepala OPD Pemkab Bangka Barat dan hadirin lainnya.
Sedangkan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai macam lomba, diantaranya lomba pidato dan menggambar.
Markus dalam sambutannya mengatakan, anak – anak memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan yang positif. Markus juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti kepada anak – anak sejak usia dini.
” Pendidikan anak yang terkait moralitas dan budi pekerti harus dimulai sejak dini, agar terbangun mental – mental yang kuat dan mampu bersaing di masa sekarang dan masa yang akan datang,” tukasnya.
Menurutnya, tidak hanya pendidikan yang diperhatikan, moralitas dan budi pekerti juga harus mendapat perhatian agar sejalan dengan konsep pembangunan yang berkualitas, dimana aspek SDM menjadi modal dasar yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Dilain pihak dikesempatan yang sama, Kepala DP2ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dra. Susanti, mengatakan, untuk mewujudkan KLA, perlu komitmen berbagai pihak lintas sektoral yang berada di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan keluarga ramah anak. Komitmen tersebut tertuang pada rencana kegiatan yang berorientasi pada anak.
” Beberapa prinsip Kabupaten Layak Anak yang harus dipenuhi diantaranya adalah non diskriminasi berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak, melindungi hak-hak anak diantaranya hak untuk hidup, melangsungkan hidup dan berkembang, pemberian penghargaan terhadap pendapat anak dan tata pemerintahan yang baik,” jelas Susanti. ( SK )
