Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pertemuan koordinasi penguatan tim jaga mutu kita tingkatkan capaian layanan KB yang berkualitas, di hotel Codella Pangkalpinang, Senin (30/7/2018).
Kepala BKKBN Bangka Belitung, Etna Estelita mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk mengoptimalkan Penguatan Tim Jaga Mutu (PTJM), ini guna mengedukasi masyarakat terhadap pelayanan KB di daerah itu.
“Untuk penguatan tim jaga mutu ini kita akan memastikan bahwa pelayanan KB didaerah lebih optimal karena masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi subjek, kini sebagai objek ketika mereka dilayani saat ingin ber-KB,” ujarnya.
Etna menyampaikan untuk keberhasilan pelayanan KB dinilai langsung oleh tim jaga mutu, baik itu pelayanan dari tenaga medis, ruang yang ada di faskes dan ada tidaknya komplikasi yang dialami oleh masyarakat.
“Peran dari tim jaga mutu inilah yang menilai akan keberhasilan pelayanan KB di daerah. Dimana mereka terbagi dalam dua yakni tim eksternal dan internal. Dan mereka turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Diakui Etna tim ini sebelumnya belum ada di Babel dan baru akan dibentuk. Oleh karena itu pihaknya berharap di dalam tim ini nanti terwakilkan beberapa instansi yang bisa mengawasi pelayanan KB yang diberikan petugas.
“Tim jaga mutu eksternal ini wakil instansi pemerintah, kesehatan, pengelola KB yang mana bertanggungjawab untuk memantau memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pelayanan KB,” sebutnya.
Etna mengungkapkan untuk tim jaga mutu ini, harus memastikan bahwa pelayanan KB sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang menganut beberapa azas pelayanan KB harus transparan dan terbuka, karena masyarakat harus mendapat informasi yang jelas tentang KB dan alat kontrasepsi yang akan digunakan.
“Dalam arti ketika di layani KB peserta harus mendapatkan informasi yang jelas, transparan, ketika mendapat informasi harus diketahui suaminya dan tersedianya alat kontrasepsi alkon serta biaya jelas,” imbuhnya.
Etna menyebutkan sebelum menentukan alat kontrasepsi yang digunakan, masyarakat juga berhak mendapat penjelasan terkait manfaat dan efek samping dari penggunaan alat tersebut langsung dari tenaga medis.
“Karena disetiap faskes harus menyediakan alat kontrasepsi yang lengkap. Tenaga medis harus bisa memanjakan pengguna KB agar keberhasilan pelayanan KB ini terlihat,” terangnya.
Diakui Etna, karena selama ini pemerintah terutama BKKBN tidak bisa melihat sejauh mana pelayanan di lapangan, sehingga dengan adanya tin ini nantinya akan dikontrol pelayanan di masyarakat. (Wa)
