JAKARTA, LASPELA- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengingatkan para kepala daerah untuk menerapkan aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting), guna meminimalkan celah korupsi.
Meski demikian, masih banyak kepala daerah membandel karena tidak menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting.
“Kami sudah terus mengimbau, e-planning juga kami sampaikan. Dirjen juga sudah membuat sistem untuk inspektorat di daerah dengan baik. Kami koordinasi dengan KPK untuk pengawasannya. Tapi, ya masih banyak (yang bandel tidak menjalankan),” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (26/2).
Hasil survei Transparency International (TI) yang dirilis Kamis (22/2) menunjukkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 stagnan. Seperti tahun sebelumnya, skor IPK Indonesia sebesar 37. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-96.
Dikutip dari laman Media Indonesia, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting di daerah turut memengaruhi naik turunnya IPK Indonesia.
Leave a Reply