PALEMBANG, LASPELA — Sedikitnya ada tiga kebijakan Bank Sumsel Babel (BSB) yang dikritisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Gedung Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Lantai 16 Jakabaring Palembang, Rabu (20/12/2017), Gubernur menilai BSB kurang mendukung program dan kebijakan pembangunan Bangka Belitung.
Gubernur menyoroti kebijakan Bank Sumsel Babel yang dinilai kurang peka terhadap keinginan dan program-program yang berkesesuaian dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka Belitung.
“Berkaitan dengan RUPS Bank Sumsel Babel hari ini, kita dari Babel mengkritis kebijakan dan keberpihakan mereka. Selama ini kita menilai Bank Sumsel Babel kurang mendukung program-prograam kita,” ujar Erzaldi, usai mengikuti RUPS Bank Sumsel Babel, Rabu (20/12/2017).
Menurut Erzaldi, tagline BSB “Mitra Membangun Daerah” tidak didukung dengan implementasi kerja di lapangan terutama program-program pembangunan dari Pemprov Babel.
“Bagaimana bisa menjadi mitra daerah, jika kebijakan Pemda tidak disupport oleh BSB melalui program-program mereka,” tukas Erzaldi.
Gubernur mencontohkan, tahun 2017 ini seharusnya ada dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 100 miliar yang dikucurkan pemerintah, namun yang dikucurkan oleh BSB dalam mendukung pemberdayaan ekonomi di Babel hanya berkisar Rp 1.175.000.000.
“Artinya kepekaan BSB terhadap program Pemda tidak diakomodir oleh BSB. Kalau seperti ini jelas serapannya sangat kecil. Ini menunjukkan BSB tidak mendukung program-program pembangunan kita,” ujar Erzaldi.
Persoalan kedua yang dikritisi gubernur adalah dukungan BSB terhadap kredit-kredit produktif. Ia menilai sepanjang tahun 2017 ini, BSB kurang mendukung mitra Pemprov Babel, seperti para kontraktor dan investasi di Babel.
“Kita melihat, berkenaan dengan program-program BSB ini tidak menunjukan kemitraan dengan kita,” ujar Erzaldi.
Justru, kata Erzaldi, BSB lebih menonjolkan program pengucuran kredit konsumstif kepada para Pegawai Negeri Sipil. Bahkan kredit yang dikucurkan, tidak melihat lagi kemampuan keuangan para PNS tersebut. Kondisi ini telah memberikan dampak penurunan kinerja PNS.
“Kredit konsumtif yang seperti ini telah menggerus kinerja PNS. Bagaimana mereka semangat lagi bekerja, jika uang gaji lah habis untuk bayar kredit,” sesal Erzaldi.
Pada kesempatan ini juga Erzaldi menjelaskan bahwa kami mengusulkan Prof Bustami Rachman sebagai calon Komisaris Independen dan Mulyadi sebagai calon Direktur Operasional Bank Sumsel Babel yang baru.
“Kita berharap dua orang ini lulus tes Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika mereka lulus dan menjabat sebagai komisaris dan Direktur Operasional, maka kita berharap mereka akan lebih peduli terhadap kebijakan Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Bangka Belitung ini,” harap Erzaldi. (Tim Media)