Oleh: Agus Ismunarno
JAKARTA, LASPELA – Bambang Patijaya SE MM, Ketua Umum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia atau Gemabudhi menyayangkan beredarnya berita-berita hoax yang tersebar di media sosial terkait Rohingya di Myanmar. Peredaran berita hoax tersebut, tandas Bambang, justru memperburuk situasi dan kondisi.
Bambang Patijaya bersyukur dan berterima-kasih atas semua bentuk sinergi yang tercipta dalam menanggapi Kasus Rohingya di Myanmar dengan wisdom dan kewaspadaan terhadap setiap informasi yang patut diduga akan meresahkan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia dan Pemuda Lintas Agama yang tanggap situasi dan bersinergi dalam memberikan informasi yang tidak keliru dan akurat kepada masyarakat luas.
“Saya mengamati berita-berita yang beredar di media sosial memperburuk situasi dan kondisi. Mungkin ada sebagian kawan kita (pembaca media sosial, red) yang terprovokasi sehingga menganggap masih terjadi kejadian seperti di tahun 2012,” kata Bambang di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9).
“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang keliru,” sambung Bambang seusai menggelar jumpa pers bersama Pemuda Lintas Agama.
Hadir dalam konferensi pers antara lain, Ketum PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia Bambang Patijaya, Ketum DPP Gema Mathla’ul Anwar Ahmad Nawawi, Ketum PP Syabab Hidayatullah Suhardi Sukiman, Ketum DPP Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia Maruli Tua Silaban, Ketum DPN Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia D. Sures Kumar, Ketum Peradah Indonesia I Gede Ariawan, serta Biksu Widya Sasana dari Pusdiklat Budhi Dharma.
Apresiasi Pemerintah
Secara khusus Bambang Patijaya memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI yang cepat tanggap. “Indonesia adalah natural leader di ASEAN,” tandas Bambang.
Mengirimkan Menlu ke Myanmar, kata Bambangt, bukan bentuk intervensi atas kejadian Rohingya.. “Langkah mengutus Menlu adalah atensi Indonesia sebagai natural leader di kawasan ASEAN agar konflik di Myanmar tidak merembet kemana- naba di dalam kawasan ASEAN.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan dan permasalahan krisis kemanusiaan yang dialami oleh Muslim Rohingya.
Permintaan itu dilakukan dengan menerjunkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi guna berkomunikasi dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi agar memberikan perlindungan seluruh warga di Tanah Burma termaksud Muslim Rohingya.
”Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta agar menghentikan dan mencegah kekerasan dan agar memberikan perlindungan kepada semua warga termaksud muslim di Myanmar dan agar memberikan akses kemanusiaan,” kata Jokowi dalam keterangan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah telah mengirimkan sejumlah bantuan obat-obatan berjumlah sepuluh kontainer pada Januari hingga Februari 2017 silam. Selain itu, Indonesia juga telah membangun sejumlah sekolah di negara bagian Rakhine.
Atas langkah=langkah tersebut Bambang Patijaya mengunkapkan, “Semalam Menlu Retno sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Dan kita berharap Pemerintah Myanmar tahu bahwa (masalah Rohingya) sudah menjadi atensi kita dan seluruh dunia,”
Gelar Aksi Kemanusiaan
Dalam konferensi persnya, Forum Pemuda Lintas Agama sepakat meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memberikan perhatian khusus terkait krisis Rohingya. Mereka juga meminta hadiah Nobel pemimpin berpengaruh Myanmar Aung San Suu Kyi dicabut.
“Mendesak kepada PBB untuk memberi perhatian serius terhadap kejahatan kemanusiaan praktik genosida yang menimpa etnis Rohingya, dan membawa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab untuk diadili ke hadapan Mahkamah Kejahatan Internasional,” kata Dahnil anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk membantu etnis Rohingya keluar dari krisis. Forum ini juga sepakat untuk menjaga toleransi dan persatuan di Indonesia sebagai teladan umat beragama bagi warga Myanmar.
Dahnil juga mengajak, “Kepada seluruh kelompok agama di Indonesia untuk tidak mengaitkan kelompok ekstrem Buddha di Myanmar dengan umat Buddha lain, yang pada dasarnya merawat perdamaian, apalagi kemudian merusak toleransi umat beragama di Indonesia. Mari kita sampaikan pesan teladan kepada berbagai kelompok agama di Myanmar.”
Ditegaskannya, “Menolak segala bentuk provokasi untuk memperluas dan memindah konflik Myanmar ke Indonesia dengan membenturkan umat Islam dan umat Buddha di Indonesia.”
Selain itu, pihaknya juga mempersilakan masyarakat yang ingin melakukan aksi solidaritas membantu etnis Rohingya lewat bantuan-bantuan kemanusiaan.
Tak Perlu di Borobudur
Menanggapi selebaran rencana aksi damai kepung Candi Borobudur untuk bela Rohingya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku sudah bekomunikasi dengan beberapa ormas yang terafiliasi dengan Muhammadiyah untuk tidak melakukan aksi tersebut di Candi Borobudur, melainkan dipindahkan ke salah satu area lapangan luar masjid. Demonstrasi tersebut juga akan berubah menjadi aksi solidaritas.
“Maka saya komunikasi ke laskar dan mereka mempertimbangkan. Ormas dan laskar sudah rapat dan sudah menghubungi saya bahwa demo itu tidak jadi dilaksanalan di Borobudur. Mereka akan melakukan kegiatan aksi solidaritas di masjid An-Nur Magelang,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Dahnil mengaku juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah laskar dan ormas di luar afiliasi dengan Muhammadiyah terkait aksi tersebut. “Saya berharap teman-teman tidak melakukan demo di Borobudur,” kata Dahnil. (*/ags)
