- BKKBN Babel Gelar Rakorda KKBPK 2017
PANGKALAN BARU- Kualitas manusia Indonesia dalam era global makin dituntut agar mampu mengimbangi perkembangan di berbagai sektor kehidupan.
Demi terwujudnya hal tersebut,dibutuhkan peran serta pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terutama dalam upaya mewujudkan 9 agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) pemerintahan tahun 2015-2019.
Maka BKKBN turut berperan melaksanakan strategi pembangunan kesehatan yang diintegrasikan dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berkarakter.
“Program KKBPK mendukung Cita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui pembentukan Kampung KB. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Program KKBPK harus memprioritaskan wilayah dengan kriteria seperti daerah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, wilayah kumuh perkotaan, daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan agar penduduk yang berada di wilayah tersebut dapat merasakan manfaat Program KKBPK secara langsung,” demikian penegasan Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi Pengendalian Penduduk, Dr. Wendy Hartanto, MA pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perwakilan BKKBN Babel di Hotel Santika Pangkalan Baru, Kamis, 9 Maret 2017.
Selain cita ke-3, Program KKBPK terutama mendukung cita ke-5 dan ke-8 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta melaksanakan revolusi karakter bangsa yang diawali dengan Revolusi Mental.
Rakorda Program KKBPK Provinsi Babel merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program KKBPK Tahun 2017 yang telah diselenggarakan di Jakarta pada awal Februari lalu.
“Dengan Program KKBPK, kita tingkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki karakter bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Surya Chandra.
Berkenaan dengan itu, maka penyelenggaraan Rakorda diharapkan meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan mitra kerja dalam penerapan kebijakan dan strategi Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat capaian Program KKBPK-nya belum optimal.
“Melalui Rakorda Program KKBPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 ini, mari kita sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas Program KKBPK, khususnya di Babel. Mari perkuat sinergitas lintas sektor antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta dengan segenap pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.
Terkait dengan perwujudan pembangunan Program KKBPK dari pinggiran dan desa lewat Kampung KB, Staf Ahli Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Dr. Sonny Harry Harmadi dalam konferensi pers menyebutkan, Program Kampung KB merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional saat ini.
“Kalau sudah jadi program prioritas, maka semua pihak bertanggungjawab mensukseskan target-target yang ada,” tukas Sonny di hadapan jurnalis.
Sonny lalu berharap agar di setiap Kampung KB, program-program pemerintah dapat dintegrasikan. “Pemda punya peran penting karena Pemda yang harus mengintegrasikan program-programnya,” tegasnya.
Untuk diketahui, dalam Rakorda tersebut juga dilakukan Pengukuhan Pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2016-2020.
Reporter: Stefanus H. Lopis
