PANGKALPINANG – H. Haryadi, anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung (Babel), menyayangkan bahwa Bank Sumsel Babel kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Babel. Hal ini dinilai sejak berdiri perusahaan perbankan milik pemerintah tersebut memanfaatkan gedung samsat secara gratis setiap kabupaten/kota.
“Sekarang daerah kita (Babel_red) lagi gencar untuk meningkatkan PAD Babel. Akan tetapi, Perusahaan yang bisa menyumbangkan PAD yang sudah didepan mata juga selama ini lengah, yakni adanya kantor kas Bank Sumsel Babel disetiap Kantor Samsat yang ada di Babel tidak banyar alias gratis. Seharusnya bayar karena mereka itu bisnis. Hal ini diketahui ketika kami melakukan kunjungan kerja kekantor Samsat.Bank Sumselbabel itu, selama ini menempati posisi-posisi kantor Samsat,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, Senin (27/2/2017).
Menanggapi hal tersebut H. Haryadi mengatakan Komisi II akan mengajukan Peraturan Daerah (Perda), bahwa untuk tahun depan atau bila perlu tahun 2017 ini semua kantor yang dipakai oleh Bank Sumselbabel harus disewa dan hitungan bayar.
“Kami sudah meninjau kelapangan ke tujuh Samsat, semua kantor yang ditempati gratis termasuk kontribusinya saat kami tanya, ternyata tidak ada sama sekali, baik komputerisasi, mesin absensi semua diadakan oleh Pemprov Babel,” tandasnya.
Politisi Hanura ini menuturkan pihaknya ingin diterbitkannya Perda atau Pergub dengan demikian diharapkan Bank Sumselbabel dapat memberikan kontribusi PAD dengan cara menyewa ruang kantor Samsat seperti yang lain.
“Sudah lama, makanya saya tanyakan kepada pihak Bakuda, selama ini ada MoU kesepakatan dengan Bank Sumselbabel dengan Pemprov, apakah dengan ada embel-embel Babel kita juga harus menyediakan ruangan untuk mereka, dan ternyata tidak ada.”tuturnya.
Disinggung seandainya kedepan Bank Sumselbabel tidak mau memberikan kontribusi PAD, maka Haryadi menuturkan Komisi II menganjurkan pemerintah provinsi memberikan kesempatan kepada Bank – Bank lain.
“Saya rasa banyak Bank-bank lain yang mau, seperti BRI, BNI, Mandiri. Itu yang sangat saya sesalkan dan ini sudah terjadi bertahun-tahun tidak ada sewa sama sekali. Karena itu dibawah komisi II, kami harus menekankan bahwa untuk meningkatkan PAD jangan dikerjar pada pajak semua, pajak dikejar apa dikejar, tapi yang didepan mata yang kita punya hak tidak membayar,”tutupnya.(ar)
